Tiga Tekanan Sekaligus, Mengapa Ongkos Haji 2027 Sulit Turun dari Tahun Ini
Inilahdata.com – Wacana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 2027 mulai mengemuka di Senayan. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan sinyal tersebut usai ditanya soal peluang ongkos haji tahun depan bakal turun seperti yang terjadi pada 2026.
Kurs Jadi Faktor Utama
Ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026), Marwan menjelaskan bahwa jika pola perhitungan anggaran haji masih memakai skema seperti tahun sebelumnya, maka kecil kemungkinan biaya haji akan turun. Justru sebaliknya, ia menilai ongkos itu berpeluang naik.
“Saya kira tidak turun, kemungkinan naik,” kata Marwan.
Ia menyebut item-item yang dihitung dalam rumusan anggaran haji setiap tahun cenderung menghasilkan angka yang meningkat apabila metode penghitungannya tidak diubah.
Meski begitu, politikus PKB ini mengatakan Komisi VIII belum mau berandai-andai sebelum mendengar langsung usulan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), termasuk hasil evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan haji tahun ini.
Marwan menegaskan pihaknya bisa memahami apabila Kemenhaj mengusulkan biaya di atas tahun lalu.
Alasannya, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dipakai dalam transaksi penyelenggaraan haji, terutama riyal Saudi dan dolar Amerika Serikat, dinilai timpang jauh dibanding sebelumnya.
Selain itu, ia menyoroti kemungkinan kenaikan pajak dan harga-harga di Arab Saudi yang turut mengerek biaya layanan di sana.
Menteri Haji Membenarkan Sinyal Kenaikan
Sinyal serupa juga disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam kesempatan terpisah di Lapangan Makodau I, Halim Perdanakusuma, akhir pekan lalu.
Ia mengonfirmasi bahwa usulan anggaran haji 2027 memang sudah diajukan, meski besaran pastinya belum diumumkan karena masih harus dibahas bersama Komisi VIII.
Irfan menyebut ada tiga faktor yang mendorong proyeksi kenaikan biaya, yaitu harga avtur yang naik, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, serta perubahan kategori layanan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi.
Dari kategori D yang lebih rendah menjadi kategori C yang setara dengan peningkatan mutu, namun juga membawa konsekuensi biaya tambahan.
“Kita tidak bisa mengelak depresiasi mata uang kita, nilai harga dari avtur,” ujar Irfan.
Ia memastikan pemerintah akan berupaya menekan dampak kenaikan itu agar tidak terlalu membebani calon jemaah, sehingga Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR mulai menghitung besaran biaya yang dinilai wajar dan tetap terjangkau.
Pembahasan lebih rinci akan dilakukan dalam forum Panitia Kerja (Panja) penetapan BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Beban di Balik Angka BPIH 2026
Sebagai gambaran, biaya penyelenggaraan haji pada musim 2026 tercatat mencapai Rp87.409.365 per jemaah.
Dari jumlah itu, porsi yang wajib dibayar langsung oleh jemaah atau Bipih hanya sekitar Rp54.193.806, sementara selisihnya ditutup melalui skema subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
Skema pembagian beban semacam ini yang kini tengah dikaji ulang, termasuk usulan agar sekitar 60 persen dari BPIH 2027 tetap disubsidi nilai manfaat demi menekan beban langsung ke kantong jemaah.
Marwan mengakui ada sejumlah komponen yang ruang efisiensinya sangat terbatas.
Biaya transportasi udara, misalnya, sulit ditekan karena bergantung pada kebijakan maskapai penerbangan yang digunakan, pada musim haji 2026, jemaah Indonesia tidak hanya diangkut oleh Garuda Indonesia, tetapi juga Saudi Arabian Airlines.
Komponen akomodasi di Arab Saudi juga dinilai perlu dievaluasi, namun tetap harus menjaga standar layanan yang diterima jemaah.
