Tiga Tekanan Sekaligus, Mengapa Ongkos Haji 2027 Sulit Turun dari Tahun Ini
Peluang Menahan Kenaikan, Tapi Berisiko pada Layanan
Kendati proyeksi kenaikan tampak sulit dihindari, Marwan menyebut masih ada peluang mempertahankan ongkos haji agar tidak melonjak, yakni lewat perumusan pola baru dalam penyusunan anggaran.
Namun ia menekankan, keberhasilan pola baru itu sangat bergantung pada kemampuan Menteri Haji meyakinkan pihak-pihak di Arab Saudi dalam proses negosiasi penyelenggaraan.
Ia mengingatkan, jika perhitungan anggaran tetap mengikuti pola normal seperti pembahasan-pembahasan Panja BPIH sebelumnya, maka menekan biaya akan terasa berat.
Marwan bahkan mewanti-wanti bahwa penurunan biaya haji secara paksa berisiko menurunkan kualitas pelayanan bagi jemaah.
“Tapi kalau turun, ya nanti pelayanannya yang turun,” tuturnya.
Tantangan Lama yang Belum Tuntas: Kapasitas Mina
Di luar soal kurs dan tarif Saudi, Marwan turut menyoroti persoalan klasik yang setiap tahun membebani penyelenggaraan haji, yaitu keterbatasan kapasitas area Mina yang tidak pernah bertambah meski jumlah jemaah terus meningkat.
Ia menyebut skema tanazul, opsi bagi sebagian jemaah untuk tidak menginap di tenda Mina dan tetap tinggal di hotel, sebagai salah satu jalan keluar yang perlu diperluas.
Sejauh ini, Kemenhaj telah mengajukan kuota tanazul untuk 80 ribu jemaah kepada otoritas Arab Saudi, namun yang disetujui baru sekitar 20 ribu jemaah.
Ketimpangan antara kebutuhan dan kuota yang disetujui ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan turut dibahas bersamaan dengan pembahasan biaya haji 2027.
Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 yang digelar Kemenhaj belakangan ini pun turut menyoroti sejumlah aspek layanan yang perlu diperbaiki.
Mulai dari kesiapan kesehatan jemaah sejak masa penetapan calon haji hingga evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik lemah pelayanan selama di Arab Saudi, khususnya di Mina.
Dengan berbagai tekanan biaya dari sisi kurs, energi, dan kebijakan layanan Saudi, penetapan besaran BPIH 2027 tampaknya akan menjadi salah satu pembahasan paling krusial antara pemerintah dan DPR dalam beberapa bulan mendatang.
Hal itu diantisipasi supaya tetap menjaga ongkos yang ditanggung jemaah tidak melonjak drastis dari tahun sebelumnya. (**)
Ditulis ulang dan diperkaya dari keterangan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026), dengan tambahan riset dari detikNews, Republika, Suara.com, iNews, IDN Times, Kompas.com, dan Tempo.
