
Inilahdata.com – Pemerintah mematok anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 senilai Rp272,9 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan outlook APBN 2026 yang dipagu Rp227,3 triliun.
Angka ini terungkap dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 yang dilansir pemerintah pada Senin (17/8/2026).
“Pada RAPBN Tahun Anggaran 2027, subsidi energi direncanakan sebesar Rp272,9 triliun atau meningkat sebesar 20,1% apabila dibandingkan dengan outlook APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp227,3 triliun,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2027 tersebut.
Secara terperinci, anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan minyak tanah dipatok Rp28,7 triliun, naik 8,71% dari outlook APBN 2026 senilai Rp26,4 triliun.
Pemerintah menegaskan tetap memberikan subsidi Solar senilai Rp1.000 per liter, dengan kuota subsidi Solar dipatok 19,56 juta kiloliter dan minyak tanah 539.000 kiloliter.
Anggaran subsidi LPG 3 kilogram justru mencatat kenaikan paling tajam, dicanangkan senilai Rp114,1 triliun atau naik 26,22% dari outlook APBN 2026 sebesar Rp90,4 triliun.
Kuotanya turut naik menjadi 8,94 juta ton, meningkat 11,75% dari outlook 2026 sebanyak 8 juta ton. Sementara itu, subsidi listrik dipatok Rp130,1 triliun, naik 17,8% dibandingkan outlook APBN 2026 senilai Rp110,4 triliun.
Tantangan dan Arah Kebijakan
Pemerintah menyebut pengelolaan subsidi energi masih menghadapi sejumlah tantangan: harga komoditas yang tinggi turut mengerek kebutuhan subsidi, sementara distribusi LPG tabung 3 kg dan BBM bersubsidi masih berjalan terbuka.
Validitas dan akurasi data penerima subsidi juga dinilai perlu terus diperbarui, seiring kebutuhan transformasi penyaluran BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, kebutuhan anggaran turut terdorong oleh komitmen pemerintah mendukung energi baru terbarukan (EBT).
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan empat langkah: pertama, transformasi penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran; kedua, evaluasi harga jual eceran LPG 3 kg yang diselaraskan dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.
Ketiga, transformasi penyaluran subsidi BBM lewat pendataan pengguna berdasarkan kriteria tertentu; dan keempat, penguatan subsidi listrik agar tepat sasaran ke rumah tangga miskin dan rentan, disertai penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi.
Sebagai pembanding, total pagu subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun, terdiri dari subsidi JBT Rp25,14 triliun, LPG 3 kg Rp80,26 triliun, dan listrik Rp104,64 triliun.
Jika digabung dengan anggaran kompensasi energi, total subsidi dan kompensasi energi 2026 mencapai Rp381,3 triliun. Dari sisi volume, subsidi JBT Solar 2026 ditetapkan 18,64 juta kiloliter, dengan kuota LPG 3 kg sebanyak 8 juta ton.
Usulan Kementerian ESDM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah mengusulkan kenaikan volume BBM bersubsidi RAPBN 2027 ke rentang 19,34–19,56 juta kiloliter, gabungan dari minyak tanah dan solar.
“Volume BBM bersubsidi 2026 sekitar 19,17 juta kl, tetapi pada 2027 kita alokasikan di angka 19,34 juta hingga 19,56 juta kl,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).
Untuk solar, Kementerian ESDM mengusulkan volume subsidi 18,80–19 juta kiloliter, naik dari volume 2026 sebanyak 18,64 juta kiloliter dan 2025 sebanyak 18,41 juta kiloliter, dengan besaran subsidi tetap Rp1.000 per liter, tak berubah dari tahun ini.
Untuk minyak tanah, usulan volume berkisar 543.000–561.000 kiloliter, naik dari volume 2026 sebanyak 530.000 kiloliter.
Sementara itu, subsidi listrik RAPBN 2027 diusulkan Rp113,45–Rp122,83 triliun, naik dari APBN 2026 senilai Rp100,83 triliun dengan realisasi serapan Rp38,34 triliun hingga Mei 2026. Untuk LPG 3 kg, volume subsidi diusulkan tetap sekitar 8 juta metrik ton, setara alokasi tahun ini.
“LPG rata-rata yang sama kita alokasikan di angka 8 juta kl, sama dengan 2026,” ungkap Bahlil. (**)
Halaman : 1 2