Sensus Ekonomi Nasional 2026 Tembus 40 Persen, Bali Melaju di Depan 

• BPS menargetkan penyelesaian penuh pada 31 Agustus 2026, dengan sebaran capaian antardaerah berkisar 30 persen hingga di atas 50 persen.
• Capaian Bali 43,35 persen melampaui rata-rata nasional 42,75 persen (peringkat 17 nasional), sementara Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan capaian terendah akibat kendala geografis.
• BPS membuka akses pemantauan real time bagi kepala daerah, sementara Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan capaian 60 persen di akhir Juli demi menjaga akurasi data yang hanya dikumpulkan sekali per dekade.

Inilahdata.com – Perjalanan panjang mendata seluruh denyut ekonomi Indonesia kini sudah melewati sepertiga jalan. Badan Pusat Statistik mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara nasional telah mencapai sekitar 40 persen, dengan proses pendataan yang masih akan berlangsung hingga 31 Agustus mendatang.

Rentang Capaian yang Timpang Antardaerah

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa progres di tiap daerah sesungguhnya cukup beragam, berkisar dari 30 persen hingga ada yang sudah menembus di atas 50 persen.

Secara spesifik, progres Bali per Sabtu itu tercatat 43,35 persen, melampaui rata-rata nasional yang baru 42,75 persen — dengan Kabupaten Buleleng menjadi yang tertinggi, hampir menyentuh 55 persen.

Namun begitu, di sisi lain Pulau Dewata, Kota Denpasar justru tercatat sebagai wilayah dengan capaian terendah, sehingga Amalia meminta perhatian khusus untuk ibu kota provinsi itu. 

Sementara itu, tantangan paling berat masih berasal dari timur Indonesia.

Amalia menyampaikannya secara singkat namun jelas kepada wartawan seusai penandatanganan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu (12/7/2026):

“Tantangan di Papua, terutama di Papua Pegunungan. Bali di posisi 17,” tukasnya.

Kondisi geografis memang jadi faktor pemberat utama. Penetrasi internet di Papua tercatat masih jauh tertinggal, hanya berkisar 45–50 persen, dibanding rata-rata nasional yang sudah mencapai 77,9 persen, belum lagi literasi digital pelaku usaha mikro yang mayoritas masih mengandalkan pencatatan manual.

BPS pun mengerahkan tenaga dalam jumlah besar untuk mengejar wilayah yang sulit dijangkau ini. Sebanyak 5.355 petugas disebar di seluruh provinsi di Tanah Papua guna mencatat aktivitas perekonomian masyarakat secara menyeluruh. 

Dukungan Pemerintah Daerah Jadi Kunci Percepatan

Meski sebaran capaian belum merata, BPS tetap optimistis target akhir Agustus bisa dikejar. Menurut Amalia, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penentu percepatan pendataan.

Ia secara khusus mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah menerbitkan surat edaran serta menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ini.

“Saya mengapresiasi Pak Gubernur dan seluruh jajaran yang menerbitkan surat edaran untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.

Sistem Pengawasan Digital Real-Time

Untuk menjaga kualitas data, BPS mengembangkan sistem pemantauan berbasis digital yang bisa mengawasi petugas lapangan secara langsung, termasuk mendeteksi apakah seorang petugas benar-benar mendata di wilayah penugasannya, bukan asal mengisi dari tempat lain.

Selain BPS sendiri, akses pemantauan ini juga dibuka untuk kepala daerah, sehingga mereka bisa memantau perkembangan pendataan di wilayah masing-masing secara real time.

Amalia menegaskan pentingnya langkah ini mengingat besarnya taruhan yang ada.

“Karena sensus ekonomi dilakukan 10 tahun sekali dan membutuhkan anggaran yang besar, maka data yang dihasilkan harus benar-benar akurat,” katanya.

Bali Pasang Target Ambisius: 60 Persen di Akhir Juli

Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik akses pemantauan yang diberikan BPS tersebut.

Dalam sambutannya, Koster mengapresiasi kerja keras 3.700 petugas sensus se-Bali yang berhasil membawa progres pendataan menembus 43 persen, sebelum langsung memasang target tinggi agar capaian bisa menyentuh minimal 60 persen pada akhir Juli mendatang.

“Saya akan memantau langsung, nanti aksesnya diberikan BPS. Saya minta akhir Juli Bali sudah 60 persen,” kata Koster. 

Pada kesempatan yang sama, BPS dan Pemerintah Provinsi Bali resmi menandatangani komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Koster turut meminta seluruh bupati dan wali kota di Bali memberikan dukungan penuh, mengingat hasil sensus nantinya akan menjadi basis penting penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Terlebih masih banyak pemerintah daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan data ekonomi yang akurat.

Taruhan Besar di Balik Angka

Skala kegiatan ini memang tak main-main. BPS diperkirakan membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pengolahan data lanjutan sampai 2028.

Sensus ekonomi sendiri merupakan agenda satu dekade sekali yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, wajib digelar BPS setiap tahun yang berakhiran angka enam.

Amalia bahkan punya analogi sederhana untuk menjelaskan pentingnya kegiatan ini: sensus ekonomi diibaratkan seperti medical check-up atau rekam medis bagi perekonomian nasional maupun daerah. (**)

Halaman : 1 2