Satgas PKH meninjau kawasan Tahura Bukit Soeharto yang direbut kembali di Kukar, Senin (31/8/2026). Kredit Foto: Beritasatu/Network
1 Sep 2026 - 14:22 | 58 Views | 0 Suka
Satgas PKH Rebut Kembali Tambang Batu Bara Ilegal Singlurus Pratama di Dekat IKN
LINGKUNGAN & KEHUTANAN · SATGAS PKH
Kutai Kartanegara, Kaltim
Senin, 31 Agustus 2026
Senin, 31 Agustus 2026
Penertiban Tambang Ilegal di Kawasan Konservasi Bukit Soeharto
AREA DIREBUT KEMBALI
111,71 Ha
IKN NUSANTARA
kawasan penyangga
berdekatan
berdekatan
Satgas PKH menertibkan tambang batu bara ilegal seluas 111,71 hektare milik PT Singlurus Pratama di kawasan konservasi Bukit Soeharto — berlokasi berdekatan dengan penyangga IKN, tanpa izin persetujuan penggunaan kawasan hutan.
PERNYATAANJuru Bicara Satgas PKH
“Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan ini dijalankan secara transparan, akuntabel, serta profesional dengan memenuhi lima tahapan Standar Operasional Prosedur yang dibuktikan melalui ketersediaan Berita Acara sah di setiap prosesnya.”
BS
Barita Simanjuntak
Juru Bicara Satgas PKH
FAKTASorotan Angka Penertiban
111,71 Ha
LUAS AREA
TANPA IZIN PPKH
TANPA IZIN PPKH
Rp147,3 M
POTENSI DENDA
ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIF
5 Tahap
SOP PENERTIBAN
BERITA ACARA SAH
BERITA ACARA SAH
Status KawasanDikuasai Kembali Negara
KEPEMILIKANStruktur Saham PT Singlurus Pratama
Lanna Resources (Thailand)
65%
PT Indocoal Pratama Jaya
15%
PT Harita Jayara
12%
PT Ambhara Karya Perdana
8%
KONTEKSPesan di Balik Penertiban
“Langkah penguasaan kembali areal seluas 111,71 hektare ini memberikan dampak multidimensi, baik secara geopolitik, regional, global, maupun rehabilitasi ekologis lokal.”
Barita Simanjuntak — Juru Bicara Satgas PKH
Lubang bekas tambang ilegal itu kini resmi kembali ke tangan negara — tapi denda Rp147,3 miliar dan posisinya yang menempel di penyangga IKN membuat kasus ini lebih dari sekadar soal luas lahan.
INILAHDATA
Sumber: Bisnis.com, “Satgas PKH Rebut Kembali Tambang Ilegal Singlurus Pratama di Kaltim”, Senin, 31 Agustus 2026, dilengkapi riset tambahan mengenai struktur kepemilikan saham perusahaan.
Halaman : 1 2
Bagikan