RI Siapkan DEFA, Ekonomi Digital Nasional Diproyeksi US$600 Miliar
Inilahdata.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tengah menyiapkan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di tingkat ASEAN, sebuah kerangka kerja sama yang ditargetkan rampung dan diteken pada November 2026 di Manila, Filipina.
“Di lingkup ASEAN kita sedang menyiapkan namanya Digital Economic Framework Agreement (DEFA), harapannya ini akan ditandatangani di bulan November di Manila,” ujar Airlangga saat menghadiri Kick Off Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menurut Airlangga, keberadaan DEFA berpotensi melipatgandakan nilai pasar ekonomi digital di kawasan ASEAN, dari sekitar US$1 triliun menjadi US$2 triliun.
Dengan porsi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 30 hingga 40 persen dari total pasar tersebut, ia meyakini ekonomi digital nasional bisa tumbuh hingga menyentuh angka US$600 miliar.
“DEFA berdasarkan studi yang sebelumnya pasar digital ASEAN US$1 triliun, ini akan meningkat US$2 triliun, dan bagi Indonesia sekitar 30-40% maka ini automatic kita bisa mendorong ekonomi digital ini sampai US$600 miliar,” jelasnya.
Ia menilai, peluang sebesar itu semestinya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Kementerian UMKM untuk mempercepat transformasi digital pelaku usaha kecil dan menengah, termasuk mendorong produk-produk artisan agar semakin banyak yang merambah ekosistem digital.
“Maka ini kesempatan buat Pak Menteri UMKM supaya semakin banyak UMKM ini menjadi go digital, apalagi produk-produk yang berupa artisan,” tutur Airlangga.
Salah satu hasil yang bisa segera dipetik dari kesepakatan DEFA, lanjut Airlangga, adalah integrasi sistem pembayaran lintas negara.
Ia menyebut sistem QRIS yang saat ini sudah terkoneksi di lima negara ASEAN diharapkan dapat diperluas jangkauannya ke seluruh anggota kawasan, sehingga pelaku UMKM bisa menikmati efisiensi biaya transaksi.
“Nah, kita sudah punya payment system yang QRIS yang diharapkan bisa digunakan di seluruh negara ASEAN, kali ini baru di dari lima negara ASEAN, sehingga bagi UMKM kalau menggunakan QRIS mendapatkan keuntungan karena tidak ada dalam tanda petik merchant discount,” terangnya.
Tidak adanya potongan biaya pedagang atau merchant discount rate dalam skema QRIS lintas negara ini, menurut Airlangga, akan mempermudah transaksi pembayaran digital sekaligus turut mendorong aktivitas ekspor produk-produk lokal.
“Jadi biayanya untuk pedagang adalah nol. Sehingga dengan demikian kalau ini bisa menggunakan QRIS untuk payment dan juga bisa digunakan tadi untuk ekspor, maka tentunya bagi para pedagang bisa difasilitasi dengan digital payment ini,” kata Airlangga.
Ia optimistis, kombinasi antara digitalisasi sistem pembayaran dan skema DEFA akan membuka jalan bagi produk-produk artisan lokal untuk menembus pasar global tanpa harus terganjal berbagai hambatan nontarif maupun beban standardisasi yang selama ini kerap menghambat ekspor UMKM.
“Sehingga produk-produk artisan ini kan bisa menembus pasar global tanpa harus dihambat oleh berbagai non-tariff barrier termasuk berbagai standarisasi,” pungkasnya. (**)
Halaman : 1 2
