
Inilahdata.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran di ibu kota untuk tidak bersikap khawatir secara berlebihan menyusul maraknya pemasangan pagar besi tinggi di area perimeter mal-mal besar.
Ia bahkan menegaskan akan meminta pagar-pagar itu dilepas kembali begitu situasi dianggap kondusif.
“Saya juga mengamati, mungkin bagian dari kekhawatiran. Tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk lepas kembali pagar-pagar itu,” kata Pramono saat ditemui di Blok M Hub, Jakarta, Jumat (31/7), sebagaimana dikutip Antara.
Pramono mengaku akan berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan Jakarta, sekaligus berharap ibu kota tetap terasa aman dan nyaman bagi warganya.
Ia berjanji akan melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya demi menjaga Jakarta tetap aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siapa pun yang menikmatinya, sebagaimana suasana yang terlihat hari itu di kawasan Blok M.
Fenomena pemasangan pagar besi tinggi ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan warganet beberapa hari sebelumnya.
Media sosial diramaikan potongan video yang memperlihatkan sejumlah mal di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya memasang pagar tinggi, yang kemudian dibarengi narasi akan terjadi demo besar dan kerusuhan dalam waktu dekat.
Beberapa pusat perbelanjaan yang disebut-sebut ikut memasang pagar antara lain Kota Kasablanka dan Gandaria City di Jakarta, serta Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon City Mall, Royal Plaza, dan Tunjungan Plaza di Surabaya, dengan ketinggian berkisar 2,5 hingga 3 meter.
Pagar baru di Blok M Plaza sendiri disebut jauh lebih tinggi dari pembatas lama, sekitar 2,5 meter, dibandingkan pembatas sebelumnya yang hanya setinggi kurang lebih satu meter.
Di Kota Kasablanka, pagar setinggi 2,5 meter itu membentang sekitar 100 meter dari dekat pintu masuk kendaraan di Jalan Raya Casablanca hingga area pintu keluar dekat lobi utama, dengan bagian atas dibuat menyudut dan lancip serta beberapa sisi dirancang miring agar sulit dipanjat.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menegaskan pemasangan pagar bukanlah kebijakan baru ataupun instruksi khusus yang berlaku nasional.
“Pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru. Banyak pusat perbelanjaan yang sejak dibangun telah dilengkapi dengan pagar,” katanya kepada wartawan, Jumat (31/7).
Ia menjelaskan, pagar-pagar baru yang belakangan terpasang lebih didorong kebutuhan menjaga ketertiban, khususnya di pusat perbelanjaan yang berada di jalur yang kerap dilintasi massa aksi atau berdekatan dengan titik unjuk rasa.
Dalam kesempatan terpisah, Alphonzus juga menyebut fungsi pagar sebagai alat menertibkan arus pengunjung.
“Ya sebetulnya tujuan utamanya adalah supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dan keluar dari mana saja, sehingga membahayakan lalu lintas sekitar,” ujarnya di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (30/7).
Dari sisi manajemen mal, Direktur Marketing Pakuwon Group sekaligus Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Sutandi Purnomosidi, menyebut pagar tinggi justru sudah menjadi bagian dari identitas mal-mal besar milik grupnya di Surabaya.
Pakuwon juga membantah pemasangan pagar berkaitan dengan memburuknya kondisi ekonomi maupun ancaman penjarahan, sembari menyatakan kinerja bisnis ritel perusahaan tetap positif sepanjang semester pertama 2026, meski penjelasan itu belum menjawab secara khusus alasan pemasangan pagar serupa di Kota Kasablanka, Jakarta.
Kepolisian pun ikut buka suara. Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima surat pemberitahuan resmi soal rencana demonstrasi besar di Jakarta pada Agustus 2026, dan memastikan situasi keamanan ibu kota beserta wilayah penyangganya masih terpantau aman dan terkendali.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim preventive strike untuk mitigasi dini.
“Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan,” ujarnya, menambahkan bahwa tindakan tegas dan terukur akan diambil bila ada pihak yang mencoba mengganggu keamanan.
Kekhawatiran ini tak lepas dari trauma kolektif atas gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang mengguncang Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Unjuk rasa yang semula memprotes kebijakan tunjangan baru anggota DPR di tengah kesenjangan ekonomi itu berubah menjadi kerusuhan besar setelah aparat membubarkan demonstran dengan kekerasan, termasuk gas air mata.
Situasi kian memburuk setelah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada malam 28 Agustus 2025.
Kerusuhan kemudian menjalar ke berbagai kota, dengan gedung DPRD dan kediaman sejumlah pejabat menjadi sasaran perusakan dan penjarahan.
Komisi Pencari Fakta independen mencatat dampak yang tak sedikit dari peristiwa tersebut, sedikitnya 13 warga sipil meninggal dunia dan 703 orang menjadi tahanan politik akibat kriminalisasi, hingga akhir Januari 2026.
Di tengah bayang-bayang itulah, kemunculan pagar-pagar tinggi menjelang Agustus 2026, bulan yang sama dengan peringatan setahun kerusuhan tersebut, memicu spekulasi luas di media sosial.
Namun baik Pemprov DKI, kepolisian, maupun pengelola mal kompak menegaskan langkah ini murni soal ketertiban dan keamanan preventif, bukan sinyal akan terulangnya kerusuhan. (**)
Sumber: Antara; Katadata.co.id; Liputan6.com; Suara.com; AFU.id; Disway.id; Viva.co.id; Tribunpekanbaru.com; Tirto.id; Kompas.com (JEO); Jaring.id, dihimpun Jumat–Sabtu (31/7–1/8/2026).
Halaman : 1 2