Negara Lupa Cara Menyapa

Oleh: Igrissa Madjid

TULISAN INI sebagai respons atas berita yang sedang santer mengenai UMKM dan petugas sensus ekonomi. Mari kita mulai dengan satu refleksi lama yang selalu muncul setiap kali negara ini kebingungan, yaitu bikin sensus. Seolah-olah masalah rakyat kecil bisa dibereskan dengan mengisi formulir, seolah kegelisahan orang yang jualan gorengan bisa diringkas jadi centang di kolom digital.

Sensus Ekonomi 2026 yang sekarang sedang jalan sampai akhir Agustus adalah panggung terbaru dari kebiasaan ini. BPS mengerahkan sekitar 251 ribu petugas, keliling dari gang sempit sampai pasar becek, dengan misi memotret ulang wajah ekonomi Indonesia yang sudah satu dekade tidak difoto serius.

Terakhir kali negara benar-benar melihat wajah UMKM-nya adalah sebelum pandemi menghantam, sebelum orang jualan lewat live TikTok, sebelum belanja online jadi rutinitas harian. Tapi memotret itu gampang. Yang susah itu berani menatap hasil fotonya tanpa menipu diri sendiri.

Sensus ini dibikin dua babak, dan dari sinilah wataknya sudah kelihatan. Usaha menengah-besar cukup diberi tautan, isi sendiri di rumah, santai sambil ngopi. Usaha mikro dan kecil? Harus didatangi langsung, diinterogasi satu-satu, door to door dari pertengahan Juni sampai akhir Agustus.

Jadi begini logikanya: yang besar dipercaya sudah pasti jujur, yang kecil harus dibuktikan dulu kejujurannya lewat wawancara tatap muka. Ini bukan soal efisiensi teknis. Ini cermin bagaimana negara memandang kelasnya sendiri, yang berkuasa cukup mengaku, yang lemah harus diinterogasi. Ini soalnya!

Angka 86 Persen yang Bikin Malu

Coba lihat capaiannya. Per 7 Agustus, pendataan nasional sudah tembus 86 persen. Kedengarannya hebat, seolah birokrasi kita lagi ngebut kayak baru minum energy drink. Tapi begitu angka itu dibedah, yang keluar justru komedi yang menyedihkan. Dari seluruh usaha mikro dan kecil, jantungnya ekonomi rakyat, tetapi baru sekitar 14,7 persen atau kira-kira 3,9 juta unit yang tercatat.

Usaha menengah malah sudah 4,7 persen, proporsi yang justru lebih tinggi meski jumlah populasinya jauh lebih kecil. Jadi sensus ini lebih rajin menyapa juragan yang punya ruko, ketimbang mendekati abang yang jualan dari gerobak.

Yang bikin geli, kategori “usaha dalam keluarga” malah sudah tercatat sampai 33,8 juta unit. Paling jumbo sendiri dibanding kategori lain. Artinya negara ini lebih gampang menemui orang yang goreng bakwan di teras rumah, ketimbang meyakinkan pemilik warung kelontong bahwa petugas berompi itu bukan mata-mata pajak yang lagi menyamar.

Ini bukan soal kurang petugas atau kurang anggaran. Ini soal kepercayaan yang sudah lama retak, dan retakan semacam itu tidak bisa ditambal cuma dengan mengejar target seratus persen sebelum tenggat.

Di sisi lain, sensus ini bersandar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, kemudian juga PP PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Dua aturan yang lahir sebelum sebagian pelaku UMKM hari ini bahkan lahir ke dunia.

Terus dipoles lagi semangatnya lewat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022, yang katanya menjamin kerahasiaan data setiap orang yang didata. Tapi perlu digarisbawahi bahwa kepercayaan itu bukan produk pasal. 

Kepercayaan itu hasil pengalaman yang diuji berulang-ulang di lapangan. Dan pengalaman pedagang kecil kita dengan negara, selama ini, terlalu sering berujung kecewa: bantuan yang katanya cair tapi tak kunjung tiba, kredit yang akal-akalan di meja bank, petugas pajak yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan yang masuk akal buat orang kecil.

Jadi ketika petugas sensus datang di rumah warga mengetuk pintu, yang terjadi itu bukan penolakan terhadap negara sebagai konsep. Itu penolakan terhadap trauma yang diwariskan negara sendiri ke rakyatnya.

Ini bukan sikap irasional yang pantas disalahkan. Ini justru bentuk kewarasan orang kecil yang udah belajar dari pengalaman, bahwa keterbukaan sering dibalas pengawasan, bukan perlindungan seperti yang dijanjikan di atas kertas.

65 Juta Angka di Layar Proyektor

Kementerian Koperasi dan UKM bilang ada sekitar 65 juta unit UMKM di negeri ini. Angka sebesar itu sampai terasa abstrak, terlalu jauh dari kenyataan seorang penjual nasi uduk yang setiap pagi harus berpikir keras antara harga cabai yang naik dan pelanggan yang dompetnya makin tipis. Sensus semestinya menerjemahkan angka raksasa itu jadi wajah-wajah nyata, satu per satu, bukan sekadar total di layar proyektor rapat kementerian.

Tapi selama pendataan cuma dianggap proyek administratif buat mengejar persentase sebelum deadline, bukan usaha membangun relasi kepercayaan jangka panjang, maka data yang terkumpul cuma bakal jadi monumen angka. Indah dipajang di laporan tahunan, dikutip di pidato-pidato seremonial, tapi tidak pernah benar-benar mengubah nasib orang yang datanya diambil.

Di titik ini pertanyaannya jadi sederhana tapi menohok: buat apa negara ingin tahu segalanya soal rakyatnya, kalau pengetahuan itu tidak pernah berubah jadi keberpihakan? Data tanpa keberpihakan itu cuma bentuk pengawasan yang disamarkan jadi statistik yang kelihatan ilmiah dan netral.

Dan rakyat kecil, dengan insting yang jarang meleset soal siapa yang benar-benar peduli, biasanya lebih dulu mencium itu ketimbang para perumus kebijakan yang sibuk tepuk tangan buat capaian 86 persen di atas panggung.

Kita harus jujur bahwa sensus ini masih punya sisa waktu sampai akhir Agustus buat membuktikan dirinya bukan sekadar ritual administratif sepuluh tahunan yang berulang tanpa makna. Tapi ujian sebenarnya baru mulai justru setelah sensus ini kelar.

Ketika data yang sudah dikumpulkan harus diuji, apakah benar-benar melahirkan kebijakan yang masuk hingga ke dapur rakyat kecil, semacam kredit tanpa agunan yang selama ini mustahil didapat, insentif pajak yang masuk akal buat usaha rumahan, pendampingan digital yang tidak berhenti cuma di seremoni peluncuran aplikasi.

Atau jangan-jangan data itu cuma bakal jadi bahan pidato tentang betapa hebatnya negara ini mengenal dirinya sendiri, sementara di lapangan tidak ada yang berubah sama sekali.

Karena sebetulnya, mengenal rakyat itu gampang, tinggal kirim petugas, bawa tablet, ajukan pertanyaan yang sudah dibikin terstruktur. Yang susah, dan selalu terbukti susah sepanjang sejarah republik ini, adalah mencintai rakyat dalam bentuk kebijakan yang konkret dan bisa dirasakan langsung oleh pedagang gerobak.

Bukan cuma dirasakan oleh mereka yang duduk di ruang rapat sambil membaca laporan hasil sensus dengan kopi hangat di tangan.Memang kita harus jujur pada soal ini.

Ironi yang Bikin Geleng Kepala

Yang paling lucu, atau lebih tepatnya paling menyedihkan, dari seluruh drama ini adalah betapa negara begitu percaya diri bahwa masalahnya ada di rakyat yang susah didata, padahal masalahnya justru ada di negara yang susah dipercaya. Coba dibalik logikanya sebentar.

Kalau memang niatnya baik, kenapa yang muncul di lapangan justru kecurigaan, bukan antusiasme? Kalau memang manfaatnya nyata, kenapa pedagang kecil lebih memilih menghindar daripada menyambut petugas dengan senyum? Jawabannya sederhana, dan sebetulnya sudah lama diketahui semua orang yang mau jujur: karena rakyat kecil sudah terlalu sering jadi objek program yang datang dengan slogan besar, tapi pergi tanpa bekas.

Program bantuan UMKM datang silih berganti, ganti nama, ganti kemasan, tapi polanya nyaris selalu sama, sosialisasinya juga selalu ramai di awal, dokumentasi foto bersama pejabat, lalu senyap tanpa kabar. Maka wajar kalau begitu ada petugas datang membawa tablet dan seragam resmi, refleks pertama yang muncul bukan kegembiraan, melainkan tanya dalam hati: “Ini mau ngambil apa lagi dari saya?”

Itu bukan sikap paranoid. Itu produk dari pengalaman kolektif yang diwariskan turun-temurun di kalangan pedagang kecil kita. Apa akan terus menerus negara bertindak dengan cara seperti itu?

BPS boleh berbangga dengan sistem Computer-Assisted Personal Interviewing alias CAPI, yang katanya bikin proses pendataan lebih cepat dan fleksibel, bahkan bisa dilakukan sampai malam demi menjangkau warga yang susah ditemui siang hari. Secara teknis, ini kemajuan yang patut diapresiasi.

Tapi mari kita jangan buru-buru bertepuk tangan. Aplikasi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan hal paling mendasar dalam relasi negara dan rakyat: rasa aman. Sebuah tablet yang mencatat jawaban dengan cepat tidak otomatis membuat pedagang kecil merasa didengar. Kecepatan teknis bukan jaminan kedalaman empati.

Justru di sinilah letak jebakan yang paling berbahaya: negara sering mengira bahwa persoalan kepercayaan bisa diselesaikan dengan solusi teknologi. Padahal krisis kepercayaan itu krisis relasi, bukan krisis sistem.

Kita bisa punya aplikasi paling mutakhir sedunia, tapi kalau di baliknya tidak ada niat tulus untuk benar-benar mendengar dan menindaklanjuti keluhan rakyat kecil, aplikasi itu cuma jadi alat pengumpul data yang lebih rapi, bukan jembatan kepercayaan yang lebih kokoh.

Maka pertanyaan yang mestinya diajukan bukan cuma “berapa persen data yang sudah terkumpul”, tapi “apa yang akan negara lakukan setelah data itu ada di tangan”. Sebab sensus yang baik bukan diukur dari kecepatan pengumpulan, melainkan dari kejujuran tindak lanjutnya.

Dan sejauh ini, republik kita jauh lebih piawai mengumpulkan janji ketimbang menepatinya. Begitu, kan?