Kompor Listrik Masih “Baru Dites”, ESDM: Regulasi Menyusul Belakangan

Inilahdata.com – Rencana besar mengalihkan jutaan dapur rumah tangga dari kompor gas ke kompor listrik ternyata masih jauh dari kata matang secara hukum.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan program konversi ini baru berada di tahap uji teknis internal, dan pemerintah belum menerbitkan satu pun regulasi resmi yang mengatur pelaksanaannya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya masih mematangkan berbagai kajian teknis sebelum melangkah ke tahap penyusunan aturan.

“Belum ada update. Kita masih dibahas internal itu saja, berbagai kajian kita lihat terus, dan ini baru mengetes gitu-gitu. Belum, nanti di teknis dahulu, teknis saja sekarang masih didiskusikan, jadi untuk regulasi mengikuti nanti ya,” ujar Eniya saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Kamis (20/8/2026).

Uji teknis ini bukan pekerjaan ESDM sendirian. Berdasarkan keterangannya di kesempatan-kesempatan sebelumnya, Eniya menyebut pengujian berbagai jenis kompor listrik dan tingkat efisiensinya telah dilakukan.

Eniya bilang pengujian itu bertempat di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa (BBSP), menggandeng PT PLN (Persero), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hingga tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Hasil pengujian itulah yang nantinya menjadi dasar untuk menghitung proyeksi konsumsi listrik bulanan rumah tangga sekaligus estimasi harga kompor yang akan dipasarkan.

Soal pembiayaan pun belum ada kepastian. Eniya menambahkan, pemerintah belum menetapkan bentuk aturan maupun skema pendanaan detail terkait subsidi listrik bagi masyarakat pengguna kompor listrik nantinya.

“Itu (skema pendanaan) salah satu yang dibahas, itu masih proses karena kita masih tinjau ulang ya,” tambahnya.

Upaya Menekan Rp120 Triliun Impor LPG per Tahun

Di balik kehati-hatian ESDM, ada alasan besar yang mendorong pemerintah tetap mendorong program ini: ketergantungan Indonesia pada gas minyak cair (LPG) impor yang menggerus anggaran negara setiap tahun.

Proyek konversi kompor listrik memang dicanangkan sebagai strategi jangka panjang untuk menekan beban impor LPG terhadap APBN, sekaligus mendorong pemanfaatan energi domestik lewat optimalisasi jaringan kelistrikan nasional yang dikelola PLN.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program ini.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026), Bahlil menegaskan arah kebijakan energi ke depan tak lagi bertumpu semata pada LPG.

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar,” katanya.

Skala persoalan yang coba diatasi memang tidak kecil. Bahlil memaparkan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, dengan devisa yang harus dikeluarkan negara minimal Rp120 triliun per tahun.

Ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik, angka itu bisa melonjak di atas Rp130 triliun, dengan beban subsidi yang menembus lebih dari Rp80 triliun.

“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun,” jelas Bahlil.

DPR Ingatkan Soal Kesiapan Daya Listrik

Meski mendukung arah kebijakan ini, DPR tak lupa mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan kecukupan pasokan daya listrik nasional sebelum program dieksekusi secara masif, mengingat elektrifikasi berskala besar otomatis akan mendongkrak konsumsi listrik secara signifikan.

“Elektrifikasi yang masif tentu akan meningkatkan kebutuhan listrik nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Sugeng.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar historis. Program serupa pernah dijalankan pemerintah sebelum akhirnya dibatalkan pada 2022, dengan salah satu kendala utama adalah besarnya daya yang dibutuhkan satu unit kompor induksi, umumnya berkisar 1.000 hingga 1.200 watt.

Padahal, mayoritas pelanggan rumah tangga PLN di Indonesia saat ini masih berada di golongan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA, jauh dari cukup untuk menopang kompor listrik berdampingan dengan peralatan elektronik lain tanpa membuat listrik “jepret” atau anjlok.

Karena itu, agar program ini benar-benar bisa berjalan, pemerintah lewat PLN pada akhirnya perlu melakukan peningkatan daya secara massal ke golongan minimal 2.200 VA bagi rumah tangga yang akan beralih ke kompor listrik.

Sebuah pekerjaan rumah teknis dan finansial yang tidak sederhana, dan menjadi salah satu alasan mengapa ESDM memilih menuntaskan uji coba teknis dahulu sebelum bicara soal aturan hukum dan skema pembiayaannya. (**)

Halaman : 1 2