
Inilahdata.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendatangi langsung para korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang, Sabtu (1/8/2026).
Kunjungan ini dilakukan sehari setelah insiden yang menimpa ratusan siswa dan guru usai menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah pada Jumat (31/7).
Total korban yang diduga mengalami keracunan mencapai 707 orang, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru. Sebagian besar mengeluhkan gejala serupa: pusing, mual, hingga muntah, tak lama setelah menyantap makanan tersebut.
Sejumlah korban harus menjalani perawatan di rumah sakit, sementara yang lain mendapat penanganan medis sesuai tingkat keparahan gejalanya masing-masing.
Sudaryono menyampaikan bahwa tim investigasi kini tengah bekerja mendalami akar penyebab insiden ini. Proses tersebut, katanya, dijalankan bukan sekadar untuk menuntaskan kasus yang sudah terjadi, melainkan juga sebagai langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang di titik distribusi MBG lainnya.
“Tim investigasi masih bekerja untuk mendalami kasus ini. Kami ingin memastikan penyebabnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang komprehensif,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (2/8).
Ia menegaskan, BGN tidak akan menoleransi kelalaian apa pun dalam pelaksanaan program MBG. Jika hasil investigasi nanti menemukan adanya pelanggaran atau kelalaian dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menaungi dapur terkait, tindakan tegas sudah menanti.
“Kami akan lakukan suspend terhadap SPPG yang terkait sambil menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sampai saat ini, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium atas sampel makanan yang diambil dari lokasi kejadian.
Pemerintah bersama instansi terkait terus menangani para korban, sekaligus mengusut penyebabnya, agar program MBG tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan aspek keamanan pangan.
Tak Ada Ruang untuk Toleransi
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono kembali menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance, baik terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Seluruh SPPG, tegasnya, wajib mematuhi standar operasional prosedur secara ketat agar insiden seperti ini tidak terulang di titik-titik distribusi lain.
“Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky panky, nitip-nitip duit itu nggak boleh lagi,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, kepatuhan terhadap SOP dan pengelolaan dapur yang disiplin menjadi penentu keamanan makanan yang sampai ke tangan penerima manfaat.
Ia menilai kepala dapur di masing-masing SPPG punya tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh prosedur benar-benar dijalankan, bukan sekadar formalitas.
“Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyel-lah. Ya harus ada leadership di situ,” ucapnya.
Ia juga meminta para kepala SPPG bersikap tegas terhadap petugas dapur yang mengabaikan prosedur dasar kebersihan pangan, seperti enggan mencuci tangan atau tidak mengenakan sarung tangan dan masker saat mengolah makanan.
“Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena nyawa, kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi,” tegas pria yang akrab disapa Mas Dar itu. (**)
Halaman : 1 2