Ironi Bantuan Gizi: Dapur MBG Absen dari Kantong-Kantong Kemiskinan Terparah
Akar Masalah: Dapur Dibangun Pihak Ketiga
Menurut Yanu, salah satu sumber ketimpangan berasal dari desain program yang mengandalkan pihak ketiga untuk membangun dan mengoperasikan SPPG.
Skema semacam ini secara alami menguntungkan daerah yang memiliki modal, investor, dan aktivitas ekonomi yang lebih hidup, sementara wilayah miskin dengan kapasitas ekonomi terbatas kesulitan menarik minat pelaku usaha untuk membuka dapur.
“Daerah yang lebih sejahtera akan lebih cepat menangkap peluang itu. Sementara daerah miskin tidak banyak memiliki investor atau pengusaha yang mampu membangun dapur,” katanya.
Karena itu, Yanu berpandangan negara semestinya mengambil peran yang jauh lebih besar untuk memastikan program benar-benar berpihak pada wilayah dengan kemiskinan, stunting, dan kerawanan pangan tertinggi, alih-alih menyerahkannya sepenuhnya pada mekanisme pasar.
Ia menilai program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting seharusnya bersifat afirmatif, sehingga daerah yang paling membutuhkan mestinya didahulukan, bukan justru tertinggal di belakang.
Diakui Terburu-buru, Tapi Tak Akan Disetop
Temuan ketimpangan ini muncul bersamaan dengan pengakuan pemerintah bahwa pelaksanaan MBG belum berjalan sesuai rencana.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tahapan awal program ini terlalu terburu-buru sehingga memunculkan banyak masalah teknis di lapangan.
“Hanya kemarin mungkin agak kita terlalu sedikit terburu-buru sehingga banyak masalah di sini,” kata Luhut kepada wartawan di kantornya, (24/6/2026).
Meski begitu, pemerintah memastikan program ini tidak akan dihentikan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut MBG sebagai janji kampanye sekaligus kontrak politik Prabowo kepada para pemilihnya, sehingga evaluasi yang dilakukan diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan, bukan menyudahi program.
Anggaran Membengkak, Efisiensi Dipertanyakan
Temuan ketimpangan distribusi ini muncul justru ketika pemerintah tengah gencar memperbesar skala MBG.
Pada 2026, BGN memperoleh pagu anggaran Rp268 triliun, melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,27 triliun.
Sekitar Rp248,3 triliun atau 92 persen dari jumlah itu dialokasikan langsung untuk pelaksanaan MBG, mulai dari pembangunan dapur, pengadaan bahan pangan, hingga distribusi makanan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, menilai besaran anggaran tersebut jauh melampaui kebutuhan riil.
Dalam hitungannya, anggaran sekitar Rp67 triliun sebenarnya sudah cukup apabila sasaran program benar-benar diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), keluarga miskin, balita, serta ibu hamil dan menyusui, selisihnya mencapai sekitar Rp201 triliun dari pagu yang ditetapkan pemerintah.
Sinyal pemborosan turut diakui dari dalam pemerintahan sendiri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut ada potensi pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan akibat tata kelola SPPG yang dinilai belum efisien.
