Golkar Rotasi 5 Komisi dan 2 AKD DPR, Ini Daftar Lengkapnya

Inilahdata.com – Partai Golkar melakukan penataan ulang jabatan sejumlah kadernya di kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini tertuang dalam Surat Fraksi Partai Golkar nomor SJ.00.1384 FPG/DPR RI/VIII/2026 yang diteken pada 14 Agustus 2026.

Surat Fraksi tersebut mencakup pergantian di lima komisi sekaligus dua alat kelengkapan dewan (AKD) lain, rotasi yang tergolong besar untuk dilakukan dalam satu paket surat.

“Ada lima komisi dan dua AKD lain yang pimpinannya berubah. Demikian juga dengan pimpinan fraksi juga ada perubahan,” ujar Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, dikutip Rabu (19/8/2026).

Total ada dua ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi yang berganti tangan, belum termasuk pergeseran di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Badan Anggaran serta pucuk pimpinan fraksi itu sendiri.

Dua Kursi Ketua Komisi Berpindah Tangan

Perubahan paling mencolok terjadi di kursi ketua komisi. Hetifah Sjaifudian, yang selama ini memimpin Komisi X DPR (bidang pendidikan, riset, dan olahraga), digantikan oleh Agung Widyantoro.

Penetapan itu bahkan langsung disahkan dalam rapat resmi Komisi X yang dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, yang secara formal menanyakan persetujuan anggota komisi atas pergantian tersebut, dan disambut aklamasi setuju dari legislator yang hadir.

Hetifah sendiri kini bergeser menjadi anggota biasa di Komisi VIII DPR.

Pergantian kedua terjadi di Komisi XII, yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi. Bambang Patijaya, yang sebelumnya menjabat ketua, kini digantikan Melchias Markus Mekeng.

Bambang sendiri tidak sepenuhnya “turun kelas”—ia tetap berada di komisi yang sama namun beralih peran menjadi Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi).

Tiga Wakil Ketua Komisi Juga Dirotasi

Di level wakil ketua komisi, perubahan terjadi di tiga tempat. Zulfikar Arse Sadikin dilepas dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR (bidang pemerintahan dan otonomi daerah).

Lalu digantikan Agun Gunandjar Sudarsa, politikus senior Golkar yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR. Arse sendiri kini dirotasi menjadi anggota biasa di Komisi IV.

Posisi Wakil Ketua Komisi IV DPR (bidang pertanian, kelautan, dan lingkungan) yang sebelumnya dipegang Panggah Susanto, beralih ke Hanan A. Rozak.

Sementara itu, kursi Wakil Ketua Komisi III DPR (bidang hukum dan keamanan) yang sempat kosong kini diisi Daniel Mutaqien Syafiuddin, menggantikan Sari Yuliati yang lebih dulu naik jabatan menjadi Wakil Ketua DPR RI, menggantikan Adies Kadir.

Kekosongan di kursi Wakil Ketua DPR itu sendiri punya cerita tersendiri: Adies Kadir mundur dari jabatannya setelah disetujui DPR sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang purnatugas.

Golkar lantas menunjuk Sari Yuliati, yang sebelumnya Wakil Ketua Komisi III, untuk mengisi pos tersebut dengan koordinasi bidang ekonomi dan keuangan.

Rangkaian pergantian di Komisi III dan kursi Wakil Ketua DPR ini pada dasarnya adalah efek domino dari satu keputusan di awal tahun.

Efek Berantai ke MKD dan Sekretariat Fraksi

Rotasi tidak berhenti di komisi. Golkar juga memberikan posisi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada Hasan Basri Agus, kursi yang kosong setelah Agung Widyantoro pindah menjadi Ketua Komisi X.

Di sisi lain, Sari Yuliati yang naik menjadi Wakil Ketua DPR otomatis melepas jabatannya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, yang kemudian diisi Gde Sumarjaya Linggih.

Menurut Sarmuji, rangkaian pergantian ini murni soal penataan internal, bukan indikasi gejolak politik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

“Tour of duty biasa saja sesuai kebutuhan fraksi. Ada yang naik ke pimpinan fraksi ada yang pindah pimpinan alat kelengkapan, ada yang bergeser untuk pengayaan tugas lintas sektor,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, ia menambahkan bahwa rotasi lintas komisi punya nilai tambah tersendiri bagi kadernya: “Penugasan di komisi yang berbeda akan memperkaya kemampuan anggota di berbagai sektor.”

Bukan Sekadar Rutinitas Administratif

Meski dibingkai sebagai hal rutin, rotasi sebesar ini de facto mengubah wajah kepemimpinan Golkar di lima komisi strategis DPR sekaligus.

Mulai dari komisi yang mengurus anggaran pendidikan (X), energi dan investasi (XII), pemerintahan daerah (II), lingkungan dan pertanian (IV), hingga hukum dan penegakan keamanan (III).

Bagi partai sekelas Golkar yang memiliki kader di hampir semua alat kelengkapan dewan, pergantian pimpinan komisi bukan sekadar administrasi kepegawaian internal.

Ia berpotensi menggeser arah kebijakan dan gaya komunikasi komisi tersebut dengan mitra kerja pemerintah, mengingat setiap ketua dan wakil ketua komisi punya bobot berbeda dalam menentukan agenda rapat kerja dengan kementerian/lembaga mitra.

Penataan susunan keanggotaan AKD ini juga bertepatan dengan agenda Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen Senayan, yang turut mengesahkan penetapan keanggotaan fraksi-fraksi di alat kelengkapan dewan untuk periode sidang baru.

Hal ini merupakan momentum yang lazim dimanfaatkan partai-partai untuk melakukan “bersih-bersih” sekaligus penyegaran susunan kepemimpinan di internal fraksi masing-masing. (**)

Halaman : 1 2