Dari Kunker ke New York hingga Judol: Rentetan Kontroversi Menteri PU Dody Hanggodo

• Menteri PU Dody Hanggodo diterpa rentetan kontroversi dalam waktu berdekatan: dokumen kunjungan kerja ke New York yang mencantumkan nama istri dan anaknya, isu mutasi pegawai pascakebocoran dokumen, hingga tudingan keponakannya menjabat Komisaris PT PP.
• Merespons isu nepotisme, Dody menggelar sayembara berhadiah umrah sekeluarga bagi siapa pun yang bisa membuktikan hubungan kekerabatannya dengan Komisaris PT PP Aisyah Zakkiyah, tanpa membantah atau membenarkan secara tegas.
• Dody sendiri mengungkap sekitar 6.000 dari 38.600 pegawai Kementerian PU terindikasi transaksi judi online dan 4.000 lainnya bermasalah soal absensi, sementara DPR meminta menteri fokus bekerja dan menghentikan berbagai polemik.

Inilahdata.com – Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo belakangan tak henti jadi perbincangan publik. Bukan karena capaian proyek jalan atau bendungan, melainkan serangkaian polemik yang datang nyaris beruntun dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

Mulai dari dokumen perjalanan dinas yang bocor, isu mutasi ratusan pegawai, tudingan nepotisme di tubuh BUMN, hingga temuan ribuan pegawai kementeriannya yang diduga terlibat judi online.

Bermula dari Dokumen yang Bocor

Polemik pertama meletus awal Juli 2026, ketika beredar draf surat dinas Kementerian PU tertanggal 29 Juni 2026 soal rencana kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri agenda tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026.

Yang membuat publik geram, nama istri dan putri Dody turut tercantum dalam daftar delegasi resmi, istrinya tercatat menggunakan paspor diplomatik, sementara sang putri memakai paspor pribadi.

Kecurigaan publik kian menguat lantaran jadwal kunjungan itu berdekatan dengan gelaran final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, yang lokasinya tak jauh dari New York.

Banyak warganet menuding Dody memanfaatkan fasilitas negara untuk membawa keluarganya berlibur.

Menghadapi gelombang kritik, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto buru-buru memberi klarifikasi.

Ia menegaskan pencantuman nama keluarga menteri semata untuk keperluan administrasi pengurusan visa kolektif di Kementerian Luar Negeri, dan biaya keberangkatan keluarga sama sekali tidak dibebankan ke APBN.

“Untuk pembiayaan terhadap keluarga tidak akan menggunakan dana APBN,” tegasnya.

Pada akhirnya, agenda kunjungan itu batal dilaksanakan. Dody memilih meninjau langsung kondisi Jembatan Enang-enang di Bener Meriah, Aceh, yang tengah mengalami masalah pondasi akibat gerusan sungai.

Isu Mutasi Menyusul Tak Lama Kemudian

Belum reda polemik dokumen bocor, muncul narasi baru di media sosial yang menyebut adanya mutasi besar-besaran terhadap pegawai senior Kementerian PU, disebut-sebut sebagai buntut pencarian pihak yang membocorkan surat dinas tersebut.

Setidaknya delapan pegawai dari Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri serta Humas dikabarkan dipindahtugaskan ke berbagai daerah, sementara nama Sekjen Apri Artoto sendiri disebut-sebut akan didemosi dan dipindah ke Papua.

Dody membantah keras kaitan antara mutasi tersebut dengan kebocoran dokumen. Ia berdalih perombakan jabatan adalah hal lumrah mengingat besarnya jumlah pegawai di kementeriannya.

“Mutasi, mutasi kan biasa aja,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sayembara Umrah untuk Bungkam Isu Keponakan

Polemik ketiga datang dari arah berbeda: dunia BUMN karya. Nama Aisyah Zakkiyah, yang belakangan menjabat Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP, tiba-tiba ramai dikaitkan sebagai keponakan Dody Hanggodo.

Isu ini mencuat setelah sejumlah akun media sosial menyebut Aisyah masuk ke lingkaran Kementerian PU lewat “jalur ordal”, sebelum akhirnya duduk sebagai komisaris di usia yang relatif muda.

Alih-alih membantah secara tegas, Dody memilih pendekatan yang tak lazim: menggelar sayembara. Ia menjanjikan hadiah umrah gratis sekeluarga bagi siapa pun yang bisa membuktikan bahwa Aisyah benar-benar keponakannya, dengan tenggat waktu satu bulan.

“Gue kasih sayembara, gue kasih waktu sebulan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).

Yang menarik, baik Dody maupun Aisyah sama-sama tidak pernah secara eksplisit membenarkan atau membantah hubungan kekerabatan tersebut, keduanya hanya melempar tantangan pembuktian kepada publik.

Sejumlah pengamat menilai langkah ini justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih substantif: dasar pertimbangan dan rekam jejak yang membuat seseorang layak menduduki kursi komisaris BUMN, terlepas dari benar-tidaknya hubungan keluarga itu.

Ribuan Pegawai Terindikasi Judi Online

Di tengah rentetan polemik personal itu, Dody sendiri melontarkan temuan internal yang tak kalah mengejutkan.

Dalam sebuah podcast, ia mengungkap sekitar 6.000 dari total 38.600 aparatur sipil negara di Kementerian PU, atau sekitar 15 persen.

Terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ia juga menyebut sekitar 4.000 pegawai lain bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” tegas Dody.

Ia mengklaim pelanggaran disiplin semacam ini sudah berlangsung lama, namun tak pernah tuntas ditindak karena kuatnya hubungan pertemanan antarpegawai yang membuat mekanisme pengawasan internal mandul.

Meski begitu, Dody belum menjelaskan secara rinci nilai transaksi, periode pemantauan, maupun status pemeriksaan terhadap ribuan pegawai yang dimaksud, sehingga data tersebut belum bisa dimaknai sebagai bukti pidana yang sudah final.

DPR Angkat Bicara

Rentetan polemik yang datang bertubi-tubi ini akhirnya memancing reaksi dari Senayan.

Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro secara terbuka meminta Dody untuk kembali fokus bekerja dan menghentikan berbagai kehebohan yang dinilai mengganggu konsentrasi kementerian dalam menjalankan tugasnya.

“Kami berharap Pak Menteri lebih fokus bekerja dan tidak lagi membuat kehebohan,” kata Syafiuddin.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, turut menyoroti rentetan polemik ini lewat unggahan media sosialnya.

Ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah Kementerian PU di lapangan masih menumpuk dan semestinya menjadi prioritas utama.

“PR Kementerian PU sedang banyak-banyaknya,” kata Rhenald. (**)

Halaman : 1 2