Core: Sejuta Ton Molase Berpeluang Isi Mandatori E20
Inilahdata.com – Industri bioetanol nasional ternyata masih menyimpan cadangan bahan baku yang belum tergarap maksimal. Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mencatat sekitar satu juta ton tetes tebu atau molase setiap tahun masih menganggur dan berpotensi didorong sebagai pasokan tambahan untuk mengejar target mandatori bahan bakar nabati E20.
Ekonom Core Indonesia, Eliza Mardian, menyebut total produksi molase dalam negeri saat ini bertengger di angka 1,9 juta ton per tahun.
Dari jumlah itu, penyerapan oleh industri baru menyentuh 900.000 ton, menyisakan selisih cukup besar yang menurutnya layak dilirik untuk mendukung program pencampuran etanol ke bahan bakar minyak.
“Total produksi molase nasional sekitar 1,9 juta ton per tahun. [Jumlah] yang baru terserap itu 900.000 ton, masih ada 1 juta ton lagi. Ini berpeluang dipakai dalam mandatori bioetanol tadi,” kata Eliza, Jumat (31/7/2026).
Molase perlu dibedakan dari tebu itu sendiri. Cairan kental berwarna cokelat gelap ini merupakan produk turunan (byproduct) dari proses pengolahan dan pemurnian nira tebu menjadi gula kristal, dikenal juga di pasar internasional dengan sebutan molasses.
Selama ini molase banyak diserap industri berat dan pertanian, mulai dari bahan baku bioetanol, penyedap rasa (MSG), ragi, pupuk cair organik, hingga campuran pakan ternak.
Menurut Eliza, karena molase bukan bahan pangan untuk konsumsi manusia, pemanfaatannya di sektor energi punya ruang gerak yang jauh lebih lebar. “Produk sampingan tebu ini kan tidak digunakan untuk makanan manusia, jadi potensi sangat besar untuk digunakan di energi,” ujarnya menambahkan.
Sayangnya, melimpahnya bahan baku ini belum sejalan dengan kesiapan rantai pasoknya. Sebagian besar molase justru diproduksi di luar Pulau Jawa, sementara pabrik pengolahan etanol terkonsentrasi di Jawa. Ketimpangan lokasi ini otomatis mengerek biaya logistik pengiriman.
Persoalan tidak berhenti di distribusi. Kapasitas produksi fuel grade ethanol (FGE), etanol berkadar di atas 99% yang siap dicampur ke BBM, juga masih jauh dari memadai.
“Realitas produksi domestik itu cuma sekitar 26.000 kiloliter per tahun yang berasal dari tiga perusahaan utama di Lampung, DI Yogyakarta, dan Solo,” ungkap Eliza.
Secara nasional, total kapasitas terpasang seluruh pabrik etanol tercatat 303.000 kl, namun tingkat utilisasi aktual hanya di kisaran 172.000 kl. Ironisnya, sebagian besar produksi itu masih terserap untuk kebutuhan non-BBM, bukan untuk pencampuran bahan bakar.
“Sebagian besar masih dialokasikan untuk keperluan industri non-BBM,” kata Eliza.
Kondisi-kondisi tersebut, menurut Eliza, memperlihatkan bahwa pasokan FGE dan kesiapan infrastruktur industri nasional belum cukup matang untuk langsung mengejar mandatori bioetanol dalam waktu dekat. Ia menekankan perlunya investasi besar-besaran di sisi infrastruktur maupun rantai pasok.
“Keberhasilan implementasi E10, bahkan E20 nanti ini sangat bergantung pada skenario kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tebu, serta mandatori campuran ditegakkan dengan kepastian offtaker oleh Pertamina,” tuturnya.
Pemerintah sendiri tampak berhati-hati soal percepatan ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kenaikan kadar campuran ke E20 baru akan direalisasikan setelah kapasitas industri etanol nasional benar-benar dinilai siap.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
“Saya kan sudah bilang bahwa akan dilakukan pertama mandatori itu adalah E10 dulu sampai dengan 2027. Sambil kita melihat kapasitas industri etanol kita,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan gegabah menerapkan E20 apabila pasokan etanol domestik belum sanggup memenuhi kebutuhan. “Kalau etanol kita semua sudah siap, baru bisa kita melakukan mandatory E20 sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” tandasnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Bahlil juga mengungkapkan bahwa mandatori E10 pada bensin ditargetkan mulai berjalan pada 2027, sebelum kemudian dilanjutkan ke tahap E20 setelah seluruh persiapan rampung.
“Bertahap di E10 mungkin 2027 dan kemudian ke E20 ya. Jadi golnya itu mungkin setelah perencanaannya selesai,” ujarnya.
Strategi bertahap ini, kata Bahlil, mengikuti pola yang selama ini diterapkan pada program mandatori biodiesel berbasis sawit, dimulai dari B10, lalu naik perlahan ke B20, B30, B35, B40, hingga kini mencapai B50.
“Jadi kita bertahap dulu, kita melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50,” pungkas Bahlil. (**)
Halaman : 1 2
