Aset Negara Tembus Rp14.600 Triliun, tapi Ekuitas Ikut Menyusut
Ditopang Defisit yang Masih Terkendali
Kondisi neraca ini tak lepas dari jalannya APBN 2025 secara keseluruhan. Purbaya merinci realisasi belanja negara sepanjang tahun itu mencapai Rp3.435,46 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.586,42 triliun dan transfer ke daerah Rp849,04 triliun.
Angka ini melampaui rencana awal, salah satunya karena penyesuaian pascaterbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. “Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pascaterbitnya Instruksi Presiden Nomor 1,” ungkap Purbaya.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp2.765,13 triliun, ditopang penerimaan perpajakan Rp2.218,17 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp541,53 triliun, dan hibah Rp5,43 triliun.
Selisih antara belanja dan pendapatan itu membuat defisit APBN 2025 bertengger di angka Rp670,34 triliun, atau setara 2,81 persen terhadap Produk Domestik Bruto, masih berada dalam batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah mengandalkan strategi pembiayaan yang terukur, termasuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Purbaya menjelaskan, SAL pada awal 2025 berada di posisi Rp457,54 triliun.
Setelah dipakai untuk mendukung pendanaan APBN sebesar Rp93,15 triliun dan memperhitungkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp72,40 triliun, saldo akhir tahun tersisa Rp438,26 triliun.
Menurutnya, dana cadangan ini tetap krusial sebagai bantalan fiskal. Saldo itu, katanya, “berfungsi sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian” yang mungkin muncul ke depan.
Bayang-Bayang Geopolitik Global
Purbaya tak menutup mata bahwa pencapaian ini diraih di tengah tahun yang penuh guncangan eksternal. Ia menyinggung bagaimana fragmentasi perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik sepanjang 2025 ikut mengganggu jalur logistik dan mengubah pola kerja sama ekonomi multilateral.
“Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu logistik,” katanya, seraya menambahkan bahwa situasi itu turut menekan stabilitas pasar keuangan dan memperlambat arus investasi global.
Meski begitu, ia menilai ekonomi Indonesia relatif mampu menjaga momentumnya.
Dengan modal neraca yang masih solid dan defisit yang terjaga, Purbaya menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan kapasitas fiskal yang cukup memadai.
hal itu bertujuan untuk terus menopang agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan, tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban, dan kekayaan bersih negara ke depan. (**)
Sumber: Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Kementerian Keuangan RI, CNBC Indonesia, Kompas.com, Liputan6.com, serta kajian akuntansi sektor publik mengenai tren ekuitas Pemerintah Pusat.
