Angka Pengangguran Turun, tapi Enam dari Sepuluh Pekerja RI Masih Berstatus Informal

Inilahdata.com – Kabar penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (5/8/2026) siang, semestinya menjadi kabar baik bagi Indonesia yang tengah menikmati masa bonus demografi.

Sayangnya, angka yang mengecil itu belum tentu mencerminkan keberhasilan negara ini menciptakan pekerjaan yang benar-benar berkualitas.

Data BPS memperlihatkan penduduk usia kerja bertambah 689 ribu orang dibanding Februari 2026, menjadi 220,23 juta jiwa pada Mei 2026. Angkatan kerja pun ikut membengkak, naik sekitar 497 ribu orang menjadi 155,41 juta orang.

Masalahnya, lonjakan angkatan kerja ini justru banyak diserap sektor-sektor lama yang nilai tambahnya rendah.

Tiga sektor usaha menjadi penampung tenaga kerja terbesar: pertanian (28,75%), perdagangan (17,8%), dan industri pengolahan (13,53%).

Bila dijumlahkan, hampir 60 persen pekerja Indonesia bertumpu pada tiga sektor tradisional ini, sinyal bahwa pergeseran struktural menuju ekonomi jasa modern bernilai tambah tinggi masih berjalan lambat.

Gambaran serupa muncul dari sisi pendidikan pekerja. Mayoritas angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan berketerampilan rendah hingga menengah: lulusan SD ke bawah sebesar 35,4%, disusul SMA 20,72%, SMP 17,58%, dan SMK 13,12%.

Sementara lulusan Diploma I-III hanya 2,42%, ditambah Diploma IV serta S1/S2/S3 sebesar 10,75%.

Enam dari Sepuluh Pekerja Masih Informal

Struktur ketenagakerjaan RI juga masih dibayangi besarnya porsi pekerja informal. Data BPS mencatat 59,3% penduduk bekerja, atau sekitar 87,88 juta orang, masih menggantungkan hidup dari sektor informal.

Sisanya, 40,7% atau 60,31 juta orang, berstatus pekerja formal, meski jumlahnya naik sekitar 380 ribu orang dibanding Februari 2026.

Kenaikan itu belum cukup mengubah wajah pasar kerja Indonesia yang masih didominasi pekerjaan informal. Sekurang-kurangnya enam dari sepuluh pekerja di Tanah Air masih menggantungkan penghidupan pada pekerjaan tanpa kepastian pendapatan yang layak.

Tren jam kerja turut menegaskan pola ini. Porsi Pekerja Penuh relatif mandek di 66,8%, naik tipis dari Februari (66,77%), namun masih di bawah posisi November 2025 (67,94%).

Tingkat Setengah Pengangguran (TSP) pada Mei tercatat 7,28%, naik tipis dari Februari (7,27%), tapi turun dibanding November 2025 yang sebesar 7,81%.

Sementara itu, porsi Pekerja Paruh Waktu masih bertengger tinggi di 25,93% pada Mei 2026, jauh di atas posisi November 2025 yang hanya 24,24%.

Struktur pasar kerja semacam ini punya konsekuensi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang bisa terus tercatat positif selama jumlah orang bekerja bertambah.

Tapi bila tambahan tenaga kerja itu lebih banyak terserap ke sektor informal, produktivitas nasional ikut tertahan, sebab pekerja informal umumnya punya kepastian pendapatan yang jauh lebih rendah dibanding pekerja formal.

Sempitnya basis pekerja formal juga membatasi penerimaan negara dari pajak penghasilan, memperlambat perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, sekaligus menahan kemampuan rumah tangga menaikkan konsumsi secara berkelanjutan.

Ujungnya, begitu dorongan konsumsi musiman mereda, fondasi permintaan domestik pun ikut melemah, padahal konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB).

Gejala ini sudah tampak pada kuartal II-2026, saat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melorot ke 5,06% dari 5,52% pada kuartal sebelumnya, seiring lewatnya musim konsumsi Ramadan dan Idul Fitri.

Sarjana Lebih Susah Cari Kerja Dibanding Lulusan SD

Ironisnya, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin besar pula peluangnya menganggur. Data BPS menunjukkan TPT lulusan Diploma (I-IV) serta S1/S2/S3, bila digabung, menembus 10,84%, angka tertinggi di antara semua jenjang pendidikan.

Disusul lulusan SMK 7,68% dan SMA 6,17%. Sebaliknya, TPT lulusan SMP hanya 4,16%, dan SD ke bawah cuma 2,31%.

Fenomena ini bukan berarti sekolah tinggi jadi sia-sia. Yang terjadi justru penciptaan lapangan kerja berketerampilan tinggi belum mampu mengimbangi laju lulusan perguruan tinggi setiap tahun, sehingga sarjana, bahkan lulusan magister dan doktor, lebih banyak menganggur dibanding lulusan SMP maupun SD.

Program pendidikan vokasi pemerintah pun tampaknya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan industri, tercermin dari angka pengangguran lulusan SMK yang masih relatif tinggi.

Ketimpangan ini merembet ke soal upah. BPS mencatat rata-rata upah buruh nasional berada di angka Rp3,39 juta per bulan, dengan kesenjangan lebar antar jenjang pendidikan: lulusan SD ke bawah hanya mengantongi Rp2,12 juta per bulan, sementara lulusan Diploma dan S1-S3 rata-rata menerima Rp4,99 juta.

Rendahnya upah ini sejalan dengan dominasi sektor penyerap tenaga kerja Indonesia, yakni pertanian, perdagangan, dan jasa sederhana.

Pada akhirnya, membaiknya angka kesempatan kerja belum sepenuhnya berbuah kenaikan daya beli masyarakat, sinyal yang patut diwaspadai, mengingat konsumsi rumah tangga masih jadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. (**)

Halaman : 1 2