OJK Serahkan Data Aset Dana Lender DSI ke Bareskrim
Kamis, 23 Juli 2026
Inilahdata.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan hasil penelusuran sejumlah aset yang diduga bersumber dari penyalahgunaan dana lender PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penyerahan itu berlangsung bertahap sepanjang Februari hingga Mei 2026.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan langkah ini merupakan bentuk dukungan otoritas terhadap proses hukum sekaligus upaya penyelesaian dana lender sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini adalah wujud dukungan kami kepada proses penegakan hukum, sekaligus memastikan penyelesaian dana lender berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” kata Agus dalam siaran pers, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan langkah tersebut lahir dari pemeriksaan khusus yang dijalankan OJK, dengan sasaran melacak ke mana dana lender mengalir sekaligus mengidentifikasi aset milik PT DSI, jajaran pemegang saham dan pengurusnya, hingga pihak-pihak terafiliasi yang diduga ikut menikmati dana tersebut.
“Pemeriksaan khusus ini kami jalankan untuk menelusuri aliran dana lender, sekaligus mengidentifikasi aset PT DSI, pemegang saham, pengurus, dan pihak terafiliasi yang diduga memperoleh manfaat dari dana lender,” ujar Agus.
Untuk memperkuat alat bukti, OJK telah meminta keterangan dari 32 pihak yang terdiri atas pemegang saham, pengurus, karyawan PT DSI, serta sejumlah pihak lain yang dianggap relevan. Dari proses itulah otoritas berhasil memetakan sejumlah aset yang diduga berasal dari dana lender.
“Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut, kami berhasil mengidentifikasi sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana lender PT DSI,” ucap Agus.
Langkah ini bukan tindakan pertama OJK terhadap PT DSI. Sejak Agustus-September 2025, otoritas sudah melakukan pemeriksaan langsung ke perusahaan, dilanjutkan dengan pelaporan ke Bareskrim Polri pada 15 Oktober 2025 atas dugaan penyalahgunaan dana lender.
Pada tanggal yang sama, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, dan pembatasan kegiatan usaha.
Selain itu, OJK memfasilitasi beberapa pertemuan antara perwakilan lender dan manajemen PT DSI, menetapkan status pengawasan khusus pada 2 Desember 2025, menerbitkan instruksi tertulis kepada pemegang saham, komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah pada 10 Desember 2025, hingga memeriksa akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan.
Agus menegaskan OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) demi mendukung proses hukum dan mempercepat penyelesaian dana lender PT DSI.
“Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten, demi melindungi kepentingan konsumen, mendukung penegakan hukum, dan menjaga integritas sektor jasa keuangan,” imbuhnya.
Sumber: Siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah, Kamis (23/7/2026).
