Mantan staf khusus Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Kredit Foto: Liputan6.com/Dimas Ramadhan.
5 Sep 2026 - 01:00 | 38 Views | 0 Suka
Terdakwa Korupsi Kuota Haji Sebut Anggota DPR Terima Uang Ratusan Riyal
HUKUM · SIDANG TIPIKOR
Jakarta Pusat
Jumat, 4 September 2026
Jumat, 4 September 2026
Kesaksian Sidang Korupsi Kuota Haji Tambahan 2023–2024
GA
24
GUS ALEX, STAF KHUSUS MENAG 2019–2024
ANGGOTA PANJA KOMISI VIII DPR RI
DISEBUT SEBAGAI “UANG OLEH-OLEH” — DIAKUI DITERIMA 24 ANGGOTA PANJA
Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, terdakwa sekaligus mantan Staf Khusus Menteri Agama, mengungkap di persidangan bahwa 24 anggota Panja Komisi VIII DPR sempat meminta uang meski perjalanan dinas mereka sudah ditanggung APBN — sebuah pengakuan yang muncul berdampingan dengan temuan kepadatan di Maktab 111 akibat rombongan yang tak berhak.
KESAKSIANIshfah Abidal Azis (Gus Alex), Terdakwa
“Saudara saksi ingat bahwa saya sampaikan 24 orang tersebut masing-masing meminta uang pada awalnya 3.000 Riyal per orang, kemudian saya hanya mampu menyiapkan dari uang honor saya per orang 1.500 Riyal.”
GA
Ishfah Abidal Azis
Terdakwa / Eks Stafsus Menag
FAKTA TAMBAHANYang Ikut Terungkap di Persidangan
🍽️
Setoran Katering
Pimpinan Panja disebut meminta pungutan dari penyedia katering haji.
🚗
Fasilitas Kendaraan
Permintaan kendaraan rutin muncul tiap kunjungan kerja ke Saudi.
🧾
Anggaran Masyair
Biaya layanan puncak haji dibebankan ke anggaran DPR, bukan APBN Kemenag.
MAKTAB 111Kepadatan Akibat Rombongan Tak Berhak
Okupansi Maktab VIP di Mina
TIDAK BERHAK · KEPADATAN
KUOTA VISA PETUGAS
+70 ANGGOTA TIMWAS DPR
KESAKSIANJaja Jaelani, Eks Direktur Bina Umrah dan Haji
HAK MAKTAB 111
“Sepatutnya Tidak Punya Hak”
Jaja membenarkan rombongan Timwas sejatinya tak berhak menempati maktab kategori VIP tersebut.
DAMPAK
Jemaah Terpaksa Dipindah
Kepadatan yang terjadi membuat jemaah yang berhak harus direlokasi ke lokasi lain.
SUMBER ANGGARAN
Dibebankan ke DPR
Biaya Masyair untuk kelompok ini diambil dari anggaran DPR, berbeda dari skema petugas biasa.
Kesaksian ini menambah rangkaian fakta dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 yang menyeret empat terdakwa, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp622 miliar berdasarkan laporan investigatif BPK.
INILAHDATA.COM
Sumber: CNNIndonesia.com, dilansir Jumat (4/9/2026).
Halaman : 1 2
Bagikan