TEMUAN DIUNGKAP MENTERI SOSIAL SAIFULLAH YUSUF DI JAKARTA
10.000+ KTP
Diperkirakan Disalahgunakan dari Desil Pertama
4 Modus
Rekening, Kendaraan, Tanah, Perusahaan
Polri
Penanganan Pidana Diserahkan ke Kepolisian
Kementerian Sosial memproyeksikan lebih dari 10.000 KTP milik warga di desil pertama telah dipakai pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, mulai dari membuka rekening hingga membeli aset bernilai besar.
PERNYATAANSaifullah Yusuf, Menteri Sosial
“Jumlah pastinya saya belum tahu, tetapi tadi itu udah ada lebih dari 10.000.”
SY
Saifullah Yusuf
Menteri Sosial RI
MODUS PENYALAHGUNAANKTP Dipakai untuk Kepentingan Lain
🏦
Buka Rekening
Identitas dipakai membuka rekening bank atas nama warga desil satu.
🚙
Beli Kendaraan
Sejumlah nama tercatat memiliki kendaraan roda empat yang janggal.
🗺️
Beli Tanah
Data kependudukan dipakai sebagai syarat transaksi kepemilikan lahan.
🏢
Dirikan Perusahaan
KTP turut dipakai sebagai syarat administrasi pendirian badan usaha.
LANGKAH KEMENSOSDari Verifikasi ke Penindakan
VERIFIKASI DATA
Menilai Ulang Kondisi Riil
Kemensos menelusuri kejanggalan aset warga yang tercatat di desil pertama.
EDUKASI MASYARAKAT
Sosialisasi ke Desil Pertama
Warga diedukasi agar tidak sembarangan menyerahkan KTP ke pihak lain.
RANAH HUKUM
Diserahkan ke Kepolisian
Dugaan pidana penyalahgunaan data ditangani lebih lanjut oleh Polri.
TARGET AKHIR
Bansos Tepat Sasaran
Mitigasi diharapkan memastikan bantuan sosial jatuh ke penerima yang benar.
PERNYATAANSaifullah Yusuf, Menteri Sosial
“Kita lakukan mitigasi, kita lakukan sosialisasi, edukasi, membimbing sekaligus kita harapkan ke depan masyarakat penerima manfaat telah memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk memilih dan memilah mana yang harus dilakukan ketika mereka menerima bansos.”
SY
Saifullah Yusuf
Menteri Sosial RI
Temuan ini menjadi alarm baru soal kerawanan data kependudukan warga miskin. Kemensos memastikan proses verifikasi, edukasi, hingga pelaporan ke polisi berjalan beriringan agar bantuan sosial tidak lagi bocor ke tangan yang salah.
INILAHDATA.COM
Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, dilansir Jumat (4/9/2026).