Pajak Marketplace Ditunda, Purbaya: Daya Beli Belum Cukup Kuat

11 mnt baca

Kebijakan Fiskal & Pajak Digital

Jakarta · 5 Agustus 2026
Desk Ekonomi

PPh PASAL 22 MARKETPLACE RESMI DITUNDA / PURBAYA: DAYA BELI BELUM CUKUP KUAT / EMPAT E-COMMERCE JADI PEMUNGUT: TOKOPEDIA, SHOPEE, LAZADA, BLIBLI / TARIF 0,5% DARI PEREDARAN BRUTO /

Kebijakan Pajak Digital · 5 Agustus 2026

PMK BARU SEDANG DISIAPKAN

Pajak marketplace yang harusnya berjalan 1 Agustus, kini resmi ditunda — menunggu daya beli pulih.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menahan penerapan PPh Pasal 22 bagi pedagang online, sembari menunggu pertumbuhan ekonomi mendekati target 6%.

Tarif PPh Pasal 22

0,5Persen

Dari peredaran bruto, di luar PPN & PPnBM

Ambang Bebas Pajak

Rp500jt/Tahun

Batas peredaran bruto pedagang kecil yang dibebaskan

Pertumbuhan Ekonomi Q2-2026

5,29Persen

Masih di bawah target penerapan pajak, 6%

Marketplace Pemungut

4Platform

Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli

Pernyataan Resmi

“Pajak marketplace mungkin kita tunda tidak Agustus ini mulai berjalan. Nanti kita tunda dulu.”

Purbaya Yudhi Sadewa — Menteri Keuangan, media briefing 5/8/2026

“Tujuan utama untuk keadilan dan kemudahan.”

Bimo Wijayanto — Direktur Jenderal Pajak, konferensi pers 1/7/2026

Mekanisme Pemungutan (Saat Berjalan)

Konsumen Bayar

Via Marketplace

Pungut 0,5%

Otomatis

Masuk Tagihan

Tercantum

Jadi Kredit Pajak

Di SPT Tahunan

Jejak Kebijakan

Rabu, 1 Juli 2026

Ditjen Pajak umumkan skema

Bimo Wijayanto memaparkan tujuan dan mekanisme PPh Pasal 22 marketplace dalam konferensi pers.

Sabtu, 1 Agustus 2026

Jadwal semula mulai berlaku

Sesuai PMK 37/2025, empat marketplace dijadwalkan mulai memungut pajak sejak tanggal ini.

Rabu, 5 Agustus 2026

Purbaya umumkan penundaan

Dalam media briefing, Menkeu menyatakan kebijakan ditunda karena daya beli belum cukup kuat.

Menyusul

PMK penundaan segera terbit

Kemenkeu menyiapkan payung hukum baru sembari memantau indikator daya beli dan konsumsi.

Kemenkeu resmi menunda pemungutan PPh Pasal 22 pedagang online marketplace yang sedianya berlaku 1 Agustus 2026.

Daya beli jadi alasan utama — Purbaya menunggu pertumbuhan ekonomi mendekati 6%, sementara kuartal II-2026 baru 5,29%.

Tarif 0,5% dari peredaran bruto lewat 4 marketplace, dengan pedagang beromzet di bawah Rp500 juta/tahun dibebaskan.

Sumber

Media briefing Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/8/2026); keterangan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi