26 Jun 2026 - 16:37

Koalisi Sipil Desak Pembahasan RUU HAM Dihentikan, Soroti Ancaman Kemandirian Komnas HAM

14 mnt baca

Koalisi sipil pimpinan YLBHI menilai penyusunan revisi UU HAM cacat prosedur karena minim partisipasi publik.

Kelompok disabilitas mendesak Kementerian HAM menunda draf dan membuka dialog yang melibatkan kelompok rentan.

WALHI dan KontraS khawatir Komnas HAM digeser jadi subordinat Kementerian HAM.

Pasal Krusial Bermasalah

21pasal

Versi catatan Komnas HAM

Lama Penyusunan

~11bulan

Jul 2025 – Jun 2026

Progres Batang Tubuh

60%

Klaim Kementerian HAM

Fungsi Komnas HAM Terdampak

>50%

Estimasi Pasal 109

01 Kronologi Proses Revisi UU HAM

Jul 2025 KICK OFF

Kementerian HAM mulai menyusun naskah akademik & DIM

Penyusunan batang tubuh revisi dimulai meski baru masuk Prolegnas jangka panjang.

30 Okt 2025 KEBERATAN RESMI

Komnas HAM catat 21 pasal krusial bermasalah

Pasal 109 disorot karena memangkas kewenangan menerima aduan, mediasi, dan penyuluhan.

2 Feb 2026 BANTAHAN PEMERINTAH

Menteri HAM klaim revisi perkuat, bukan lemahkan

Pigai sebut ada kewenangan baru: penyelidikan, pemanggilan, rekomendasi mengikat.

11 Mei 2026 TARGET WAKTU

Harmonisasi ditargetkan rampung sebelum diajukan ke Presiden

Pigai menyebut draf akan diajukan pada rentang Juni–Juli 2026.

25 Jun 2026 ● SEKARANG

Koalisi sipil gelar konferensi pers tolak draf di Gedung YLBHI

YLBHI, WALHI, KontraS, dan kelompok disabilitas desak dialog terbuka dan partisipatif.

02 Pergeseran Kewenangan: Sebelum vs Diusulkan

Skema Saat Ini (UU 39/1999)

🗣️

Warga Terdampak

Aduan pelanggaran HAM

langsung

⚖️

Komnas HAM

Lembaga independen

Aduan, mediasi & penyuluhan ditangani lembaga independen di luar struktur eksekutif

Skema Diusulkan (Draf Revisi, Pasal 109)

🗣️

Warga Terdampak

Aduan pelanggaran HAM

dialihkan

🏛️
Kementerian HAM
Bagian eksekutif

Kementerian berperan sebagai duty bearer & penilai — berpotensi konflik kepentingan

03 Distribusi 21 Pasal Krusial per Isu

Risiko Tinggi Perlu Klarifikasi

Kewenangan Komnas HAM dipangkas

Independensi kelembagaan & seleksi komisioner

Definisi & istilah hukum tidak sinkron UUD

Subordinasi administratif ke kementerian

Pembatasan kerja sama internasional

*Pengelompokan tematik berdasarkan kajian Komnas HAM & koalisi sipil terhadap 21 pasal krusial

04 Peta Sikap Pemangku Kepentingan

6:2

Tolak : Dukung

Menolak / kritis keras — YLBHI, KontraS, WALHI, Komnas HAM, HWDI, YPSDI

Mendukung dengan syarat — Komisi XIII DPR (sebagian fraksi)

Mendorong percepatan — Kementerian HAM, Fraksi PDI-P

05 Dampak & Risiko Potensial

⚖️

Saluran Pengaduan Warga

Bila Pasal 109 berlaku, warga tak lagi bisa mengadukan dugaan pelanggaran HAM langsung ke Komnas HAM untuk dimediasi — berpindah ke jalur kementerian.

Risiko Tinggi

🏛️

Konflik Kepentingan Struktural

Kementerian berstatus duty bearer sekaligus berpotensi jadi penilai kasus yang melibatkan aparat pemerintah sendiri.

Risiko Tinggi

⚖

Kepatuhan pada Paris Principles

Subordinasi ke eksekutif berisiko membuat Indonesia menyimpang dari standar independensi lembaga HAM nasional yang diakui PBB.

Risiko Tinggi

🤝

Partisipasi Kelompok Rentan

Disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan menilai belum dilibatkan secara aksesibel sejak draf disusun.

Perlu Klarifikasi

📝

Klaim Kewenangan Baru Pemerintah

Penyelidikan, pemanggilan paksa, dan rekomendasi mengikat diklaim sebagai bentuk penguatan, namun cakupan praktiknya belum diuji publik.

Perlu Klarifikasi

06 Pernyataan Para Pihak

“

Bukan untuk menjalankan fungsi tugas tanggung jawab, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM, tetapi untuk memberikan karpet merah terhadap eksistensi Kementerian HAM.

Dimas Bagus Arya — Anggota KontraS, 25 Juni 2026

“

Pemberian kewenangan penanganan pelanggaran HAM kepada Kementerian HAM tidak dapat dibenarkan karena Kementerian merupakan bagian dari pemerintah sebagai pemangku kewajiban HAM.

Putu Elvina — Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, 30 Oktober 2025

“

Mungkin kita akan mencari jalan tengah. Ini bisa menjadi sedikit kendala, tetapi melalui pertemuan, kita bisa mencapai keputusan bersama.

Natalius Pigai — Menteri HAM, 2 Februari 2026

“

Ini bukan sekadar revisi, melainkan kelahiran undang-undang HAM yang baru. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia duduk sebagai anggota Dewan HAM PBB sementara regulasi kita masih merujuk pada isu-isu lama.

Rieke Diah Pitaloka — Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDI-P

Sumber Data & Riset

Tempo.co (25 Jun 2026) · Kompas.com (25 Jun 2026) · CNN Indonesia (30–31 Okt 2025) · IDN Times · Tribunnews.com · Hukumonline.com · Kompas.id (2 Feb 2026) · KBR.ID · DPR RI · Komnas HAM · Kementerian HAM RI

Halaman : 1 2 3 4

Editor Inilahdata.com

Gens