Walhi: Karhutla 2026 Bisa Lampaui Bencana 2015
Inilahdata.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyalakan lampu kuning. Menurut organisasi ini, musim kemarau tahun ini punya potensi mengulang, bahkan melampaui, bencana kebakaran hutan dan lahan yang pernah memporak-porandakan Kalimantan pada 2015 silam.
Penyebabnya bukan cuma cuaca, kerusakan gambut yang sudah kronis di Kalimantan kini bertemu dengan El Nino yang diperkirakan berintensitas kuat.
“Kebakaran tahun ini bisa jadi jauh lebih besar ketimbang kebakaran pada 2015 dan 2019,” kata Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7).
Uli memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan: sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, tercatat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare, dan Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi.
Pola yang ia soroti pun cukup jelas: titik panas kepercayaan tinggi di Kalimantan sempat mencapai 263 titik pada Maret, melandai jadi tak sampai 74 titik per bulan selama April-Juni, lalu melonjak tajam menjadi 778 titik pada Juli.
“Ini menunjukkan ada korelasi erat antara El Nino berkategori super dengan kondisi gambut yang rusak parah, itu yang menyebabkan lonjakan hotspot sangat tinggi di bulan Juli,” ujarnya, sembari mengingatkan ancaman ini berpotensi terus membesar hingga awal 2027 sesuai prediksi BMKG soal puncak kemarau.
Peringatan Walhi ini selaras dengan data resmi BMKG, yang menyebut sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Indeks Nino 3.4, indikator anomali suhu air laut di Pasifik tengah, sudah mencapai +2,26, dengan Southern Oscillation Index (SOI) di angka -28,2.
“Indikator tersebut mengindikasikan kejadian El Nino dengan intensitas kuat dan berpotensi semakin menguat pada tahun ini,” demikian dikutip dari laman resmi BMKG.
Di Kalimantan Barat, akar masalahnya menurut Walhi bukan semata alam, melainkan tata kelola lahan yang sudah kritis di kawasan hidrologi gambut (KHG).
Dari sekitar 17 ribu titik panas yang tersebar di provinsi itu sepanjang tahun ini, sekitar 7 ribu di antaranya berada tepat di area gambut.
“Banyak sekali izin yang diberikan dalam kawasan hidrologis gambut. Perusahaan di dalam kawasan ini kemudian membuka lahan, membakar gambut itu, dan lebih parahnya lagi, mereka membuka kanal-kanal di kawasan hidrologi gambut,” ujar Indra Syahnanda, dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat.
Kanal-kanal itu membuat air yang semestinya diserap gambut justru mengalir keluar, sehingga lahan yang seharusnya basah dan tahan api berubah kering dan mudah tersulut.
Dari total 2,39 juta hektare KHG di Kalimantan Barat, tercatat 135 izin perkebunan sawit, 35 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan 123 izin usaha pertambangan yang beroperasi di dalamnya.
Dampaknya pun sudah nyata, asap dan jerebu mulai muncul, bahkan satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah paparan asap memperparah penyakit bawaannya.
Situasi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Janang Firman Palanungkai, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, mengungkapkan 60 persen dari 15,3 juta hektare luas provinsi itu kini dikuasai konsesi, sebagian besar beririsan dengan kawasan gambut.
“Itu di atasnya aktivitas korporasi, ditambah dengan PSN (program strategis nasional),” katanya, merujuk pada program food estate atau cetak sawah rakyat.
Jejak kerusakan gambut di wilayah ini pun panjang, mulai dari proyek lahan gambut sejuta hektare era Presiden Soeharto, proyek ketahanan pangan era Presiden Joko Widodo, hingga proyek serupa yang berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto.
Janang menjelaskan logika kerusakannya bahwa, mungkin lokasi kebakaran itu tidak di lokasi food estate, tapi ketika pengerukan dilakukan di area itu.
“Yang kering kan sebelahnya, ketika airnya menumpuk di daerah kerukan itu, artinya daerah lainnya jadi kering, ini potensi kebakaran yang cukup besar,” ujarnya.
Kalau merujuk pada skala dampak 2015, tahun yang berulang kali dijadikan pembanding, taruhannya memang besar.
Mengutip Pantau Gambut, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menyebabkan ISPA pada sekitar 500 ribu orang, menghasilkan emisi gas rumah kaca hingga 1,6 juta ton CO2, menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga US$16 miliar, dan asapnya bahkan menjangkau Malaysia serta Singapura.
Bagi Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, pola berulang ini seharusnya jadi alarm bagi pemerintah untuk tak lagi sekadar bereaksi.
“Bencana ini selalu berulang setiap tahun, ketika musim hujan selalu banjir dan ketika kemarau ini kebakaran,” ujarnya.
Temuan lapangan Walhi Kalimantan Selatan bahkan menunjukkan kanal-kanal bekas kebakaran gambut kerap berubah menjadi bibit-bibit pohon sawit, indikasi kuat adanya unsur kesengajaan.
“Kebakaran dibiarkan untuk membuka lahan-lahan baru dan ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah bahwa ketika perusahaan memang terbukti melakukan pelanggaran, harus ditindak tegas,” tambahnya.
Karena itu, seluruh perwakilan Walhi daerah sepakat: sanksi administrasi maupun gugatan perdata terbukti belum membuat perusahaan jera.
Walhi mendesak evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan dan proyek strategis nasional di atas kawasan gambut, lengkap dengan opsi pencabutan izin bagi yang terbukti melanggar. (**)
Halaman : 1 2
