Sabtu, 13 Jun 2026 - :
13 Jun 2026 - 21:27

Target KopDes Merah Putih Dipangkas Separuh, DPR Skeptis Bisa Tercapai

3 mnt baca
  • Target KopDes Merah Putih yang beroperasi pada 2026 dipangkas 50% dari 80.000 menjadi 40.000 unit, sementara yang benar-benar sudah berjalan baru 1.061 koperasi.
  • DPR menilai target 40.000 unit mustahil tercapai, sementara di lapangan baru 12.533 unit selesai dibangun dan ribuan lainnya masih dalam konstruksi.
  • Di tengah revisi target, Kemenkop justru mengajukan tambahan anggaran Rp1,34 triliun untuk 2027, menjadikan total pagu menjadi Rp1,88 triliun.

Inilahdata.com – Pemerintah resmi merevisi target operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga 50%. Dari rencana awal 80.000 unit, kini hanya 40.000 koperasi yang ditargetkan dapat beroperasi hingga akhir 2026, sebuah pengakuan terbuka bahwa ambisi awal program unggulan ini terlalu besar untuk diwujudkan dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026), merespons pertanyaan anggota dewan mengenai realisasi program tersebut.

“Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061,” ujar Ferry.

Ferry menambahkan, seluruh bangunan fisik yang telah rampung akan segera dioperasikan guna mengejar target tersebut.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan itu langsung menuai respons skeptis dari Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyela di tengah pemaparan Ferry.

“Tak mungkin, Pak,” kata Darmadi.

Meski demikian, Ferry tetap mempertahankan optimismenya. Ia menegaskan target 40.000 unit yang beroperasi penuh masih dapat dicapai, seraya menjelaskan bahwa penyesuaian ini sejatinya sudah merupakan langkah realistis dari rencana semula.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini,” jelasnya.

Dari sisi progres fisik, gambaran di lapangan masih jauh dari kata selesai. Dari lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru 12.533 unit yang menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh.

Sebanyak 22.737 unit masih dalam proses konstruksi, sementara lahan yang telah terverifikasi baru mencapai sekitar 35.000 titik. Tantangan ketersediaan lahan, khususnya di wilayah perkotaan, disebut sebagai salah satu kendala utama.

Ferry menegaskan pemerintah kini tak lagi sekadar mengejar angka. Pendekatan kualitatif, termasuk tata kelola yang baik, model bisnis yang berkelanjutan, dan studi kelayakan usaha, menjadi prioritas dalam tahap operasionalisasi.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Di luar gedung DPR, tekanan terhadap program ini juga datang dari kalangan mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unjuk rasa Jumat (12/6/2026) secara eksplisit mendesak pemerintah menghentikan pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih, bersamaan dengan tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun.

Di sisi anggaran, Kemenkop justru mengajukan tambahan dana jumbo sebesar Rp1,34 triliun untuk 2027 guna mendukung percepatan operasionalisasi program ini secara nasional.

Jika disetujui, total pagu anggaran kementerian akan melonjak dari Rp542,88 miliar menjadi Rp1,88 triliun.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam rapat yang sama. (**)

Akurat berbasis data Update berita disini ⬇️
YouTube meluncurkan buku panduan Digital Wellbeing Guidebook sebagai bentuk tanggung jawab platform digital dalam mengedukasi orang tua, sekaligus mendukung implementasi Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dan PP TUNAS terkait perlindungan anak. Meutya Hafid menegaskan masih banyak orang tua yang membutuhkan panduan dalam mendampingi anak menggunakan media sosial, gim daring, dan layanan digital lainnya agar tetap aman di dunia digital. 
Buku panduan ini disusun bersama Rumah Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta para ahli. Tujuannya bukan membatasi akses teknologi, melainkan memastikan anak memanfaatkan teknologi secara aman, sehat, dan sesuai usia. www.inilahdata.com. #inilahdata #
 photo

GALERY FOTO

GALERY VIDEO

PARTNER

ADVERTISING

Bagikan
Beranda
Bagikan
Lainnya
0%