Setahun Menunggu Sosok Ini, Gubernur Sherly Tjoanda Curhat “Di-PHP”

10 mnt baca

POLITIK & AGRARIA · DPR RI

Gedung DPR, Senayan, Jakarta
Selasa, 15 September 2026

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengadu ke DPR, mengaku menjadi korban harapan palsu Kementerian ATR/BPN selama 1 tahun soal redistribusi dan sertifikasi lahan petani.

SETAHUN MENUNGGU TANPA KEPASTIAN DARI KEMENTERIAN ATR/BPN

16.000 Ha

Lahan Sudah Clear,
Belum Dibagikan

1 Tahun

Menunggu Kepastian
dari Kementerian

KELUHAN UTAMAGubernur Malut, Sherly Tjoanda

“Ada petani yang punya lahan, tapi tidak punya sertifikat, sehingga kepastian hukum atas keberlanjutan panennya itu tidak ada… Sebagai ketua GTRA di daerah, kami merasa diberikan tanggung jawab tanpa ada kewenangan untuk mengeksekusi.”

RAPAT KOMISI II DPR

Selasa, 15 September 2026

DATA TORA MALUTPotensi Lahan Reforma Agraria

Potensi TORA total 36.200 hektar

16.000 hektar sudah diverifikasi & clear

Diusulkan sejak akhir 2025 lewat Kanwil BPN

KABAR TERAKHIRSoal Eksekusi Lahan

“Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di Bank Tanah untuk dijadikan HPL (Hak Pengelolaan) kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani.”

KETERANGAN SHERLY TJOANDA

Selasa, 15 September 2026

USULAN SHERLYPerlu Kepastian Waktu

Usul batas waktu 30-60 hari untuk eskalasi

BRAN diharap tak sekadar meja birokrasi baru

Target: 1-2 hektar per keluarga petani

INTERUPSI KOMISI IIKetua Komisi II, Rifqinizamy Karsayuda

“Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama 1 tahun.”

DITUJUKAN KE WAMEN ATR/BPN

Ossy Dermawan Hadir di Rapat

Keluhan Sherly menjadi cermin lebarnya jarak antara tanggung jawab yang dibebankan ke daerah dan kewenangan yang benar-benar dimiliki, sementara nasib ribuan hektar lahan petani terus menggantung tanpa batas waktu yang jelas.

INILAHDATA.COM

Sumber: Rapat Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026); Kompas.com.

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi