Soal Durasi PKWT, DPR Tawarkan Jalan Tengah Tiga Tahun

7 mnt baca

TARIK ULUR DURASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HARMONISASI RUU

DPR RI & PemerintahCSIS, JakartaKamis, 24/9/2026

Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan rampung dan diundangkan pada 8 Oktober 2026, seiring pembahasan yang kini memasuki tahap harmonisasi antara DPR RI dan pemerintah.

Rapat maraton hingga larut malam

“Pembahasan RUU Pelindungan Tenaga Kerja sekarang sudah masuk pada tahap harmonisasi dengan pemerintah. Jadi kita sudah dua kali bertemu dengan pemerintah. Semalam kita sampai jam 10 malam rapat, sudah mulai masuk beberapa pasal-pasal perbedaan substantif dengan pemerintah.”

Zainul Munasichin, Anggota Panja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan DPR RI, dalam diskusi CSIS, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Berpacu dengan tenggat MK

H-13

Menuju target pengesahan 8 Oktober 2026, menyusul amanat Mahkamah Konstitusi yang menetapkan pemisahan aturan paling lambat 5 Oktober 2026.

“Kita kajikan pada tanggal 8 Oktober sudah selesai. Jadi 8 Oktober nanti kita berharap sudah diundangkan, karena amanat Mahkamah Konstitusi kan 5 Oktober sudah dipisahkan.”

Zainul Munasichin

Tiga tema besar yang dipertemukan

Perlindungan tenaga kerja

Penciptaan lapangan kerja

Iklim usaha

Politisi PKB ini menekankan, ketiga aspek tersebut perlu diakomodasi secara berimbang. Perlindungan pekerja, katanya, mesti berjalan beriringan dengan kebutuhan dunia usaha dan dinamika pasar kerja.

Isu yang masih diperdebatkan

PKWT

Pengupahan

Alih daya

Pekerja digital

Waktu kerja

Sanksi pidana

Pelatihan kerja

Pesangon

Soal durasi PKWT misalnya, pengusaha menghendaki masa kontrak 5 tahun, sementara serikat pekerja mengusulkan 1 tahun. “Kami coba ambil jalan tengah di tiga tahun,” imbuh Zainul.

INILAHDATA.COM

Sumber: Diskusi yang digelar Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi