Ribuan Korban Keracunan MBG, DPR Minta Pemerintah Bayar Biaya Medis
Inilahdata.com – DPR RI meminta pemerintah tidak lepas tangan dalam menanggung seluruh biaya pengobatan korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini datang dari Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang menilai Badan Gizi Nasional (BGN) selama ini belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menangani rentetan insiden keracunan yang terus terjadi di berbagai daerah.
Saan secara khusus menyoroti kasus-kasus yang berujung pada penyakit kronis. Menurutnya, negara tidak boleh berhenti hanya pada permintaan maaf ketika dampaknya sudah menyangkut kondisi kesehatan jangka panjang para siswa penerima manfaat.
“Ya termasuk tindakan membayar biaya medis korban keracunan, karena sebagian korban berasal dari kalangan keluarga kurang mampu,” kata Saan di Gedung DPR, Rabu (9/9).
Ia mencontohkan sejumlah dampak kronis yang muncul dari insiden keracunan MBG, mulai dari gagal ginjal hingga amnesia atau hilangnya sebagian memori korban.
Bagi Saan, kondisi semacam ini tidak bisa disamakan dengan keracunan ringan yang sembuh dalam beberapa hari, sehingga BGN, menurutnya, wajib menanggung biaya pemulihan kesehatan para siswa secara sungguh-sungguh, bukan sekadar simbolis.
BGN: Belum Ada Skema, Korban Pakai BPJS atau Biaya Sendiri
Sikap DPR ini muncul setelah sebelumnya Kepala BGN Sudaryono mengakui lembaganya belum memiliki mekanisme resmi untuk menanggung biaya medis korban keracunan MBG.
Ia menjelaskan, sejauh ini setiap korban menutup biaya perawatannya sendiri-sendiri, baik lewat BPJS Kesehatan, asuransi pribadi, maupun dari kantong sendiri.
Meski begitu, Sudaryono tidak menutup pintu terhadap kritik yang mendesak adanya kompensasi bagi korban. Ia menyebut hal itu sebagai bahan evaluasi ke depan.
“Untuk beberapa insiden keracunan massal seperti di Sidoarjo, Jawa Timur yang membuat banyak siswa dirawat di rumah sakit, kami menyesal dan kami akan perbaiki,” ujar Sudaryono dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (3/9/2026).
Skala Persoalan: 5.482 Korban dalam 71 Kejadian
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono memaparkan data terbaru yang menggambarkan besarnya skala persoalan ini.
Sejak dirinya menjabat pada 22 Juli 2026, tercatat sudah ada 5.482 korban keracunan yang tersebar dalam 71 kejadian, berasal dari 62 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah.
Wilayah Jawa dan Madura menyumbang porsi terbesar dengan 45 kejadian, yang berdampak pada 3.799 penerima manfaat dan memaksa 38 SPPG ditutup sementara. Dari jumlah itu, 14 penerima manfaat harus mendapat perawatan di rumah sakit.
Sementara di Sumatra, atau Andalas dalam penyebutan Sudaryono, insiden yang terjadi justru menimbulkan dampak medis yang lebih berat meski jumlah kejadiannya lebih kecil.
Ia mencatat ada 12 kejadian dari 12 SPPG di wilayah tersebut yang berdampak pada 715 penerima manfaat, dengan 28 orang di antaranya harus dirawat di rumah sakit, dua kali lebih banyak dibanding Jawa dan Madura.
Ke-12 SPPG yang terlibat pun, menurut Sudaryono, masih belum kembali beroperasi hingga saat ini.
Sudaryono: Satu Nyawa Lebih Berharga dari Statistik
Sudaryono mengaku telah turun langsung menjenguk sejumlah korban keracunan MBG.
Dari pengalaman itu, ia menegaskan komitmennya untuk mengawasi proses pemulihan medis para korban, bukan sekadar mencatatnya sebagai angka dalam laporan.
“Kami tidak bisa membicarakan statistik tentang korban keracunan MBG, karena satu nyawa itu berharga bagi sebuah keluarga,” katanya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban tidak langsung atas desakan DPR, bahwa di balik angka 5.482 korban dan puluhan SPPG yang ditutup, ada keluarga-keluarga yang kini menanggung beban gagal ginjal, amnesia, dan biaya rumah sakit yang belum tentu bisa mereka tanggung sendiri. (**)
Halaman : 1 2
