Uang Rakyat di Bank DKI Bocor Lewat Proyek, IACN Ultimatum Penegak Hukum

14 mnt baca

Investigasi & Tata Kelola BUMD

Jakarta · 30 Jan 2026
Desk Ekonomi & Hukum

BPK RILIS 10 TEMUAN OPERASIONAL BANK DKI / KELEBIHAN BAYAR EMPAT TEMUAN Rp602,77 JUTA / KLAIM JAMKRIDA MENGGANTUNG Rp40,24 MILIAR / IACN DESAK KEJAGUNG & KPK USUT TUNTAS /

Jakarta · Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 30 Januari 2026

Pola Temuan Berulang

USUT TUNTAS

RENOVASI

SEWA
ANCOL

KEBER-
SIHAN

GAJI
KARYAWAN

KLAIM
JAMKRIDA

Simulasi: Palu Sidang Mengetuk, Berkas Temuan Bank DKI Satu per Satu Menyala

10 Temuan BPK di Bank DKI, Pola Berulang Picu Desakan Usut Tuntas

BPK Perwakilan DKI Jakarta merilis Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas operasional PT Bank DKI (Bank Jakarta) Tahun 2024–2025. IACN menilai pola kelebihan bayar yang berulang dan klaim Jamkrida yang menggantung cukup jadi alasan penegak hukum turun tangan.

Total Temuan BPK

10Temuan

Kredit produktif, beban operasional, ekuitas

Kelebihan Bayar

602,77Juta Rupiah

Akumulasi 4 temuan pengadaan & SDM

Klaim Jamkrida Menggantung

40,24Miliar Rupiah

346 NoA, periode klaim 2022–2025

Klaim Kedaluwarsa SLA

23,56Miliar Rupiah

187 NoA, berisiko hangus tanpa penyelesaian

Pernyataan

“Kalau uang sebesar itu dibiarkan menggantung bertahun-tahun tanpa kejelasan siapa yang salah, itu sudah lebih dari cukup untuk jadi alasan penegak hukum turun tangan.”

Siraj Naufal — Ketua Bidang Investigasi, Indonesia Anticorruption Network (IACN)

Menyatakan sependapat dengan seluruh temuan BPK dan berkomitmen menjalankan rencana aksi tindak lanjut yang telah disusun.

Direktur Utama — PT Bank DKI (Bank Jakarta)

Alur Pemeriksaan

Tahun 2024 – Triwulan III 2025

Periode objek pemeriksaan

BPK menelaah operasional kredit produktif, beban operasional, dan ekuitas Bank DKI.

30 Januari 2026

LHP Kepatuhan resmi terbit

Sepuluh temuan diumumkan, termasuk pola kelebihan bayar berulang dan sengketa klaim Jamkrida.

Pasca-Terbit

Bank DKI susun rencana aksi

Sebagian kelebihan bayar dikembalikan vendor, sebagian lain masih dalam proses penagihan.

Saat Ini

IACN desak Kejagung & KPK proaktif

Berdasar Pasal 8 ayat (3) UU BPK dan Pasal 2–3 UU Tipikor, sembari meminta Pemprov DKI mengawasi aktif.

10 temuan kepatuhan BPK di Bank DKI, dengan pola kelebihan bayar berulang di empat proyek pengadaan dan penggajian senilai total sekitar Rp602,77 juta.

Sengketa klaim penjaminan kredit dengan Jamkrida Jakarta senilai Rp40,24 miliar masih menggantung, dengan Rp23,56 miliar berisiko hangus karena sudah melewati SLA.

IACN mendesak Kejaksaan Agung dan KPK proaktif menelaah temuan ini, sekaligus meminta Pemprov DKI aktif mengawasi, bukan menunggu tindak lanjut internal bank selesai.

Sumber

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2025 (s.d. Triwulan III) pada PT Bank DKI (Bank Jakarta), BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor 9/T/LHP/DJPKN-V.JKT/PBD.02/01/2026, 30 Januari 2026; pernyataan Ketua Bidang Investigasi IACN Siraj Naufal.

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi