Prabowo Rancang APBN 2027, Utang Baru Rp671,2 Triliun
Inilahdata.com – Pemerintah resmi membuka arsitektur anggaran negara untuk tahun depan. Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8), memaparkan bahwa belanja negara pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dipatok Rp4.097,2 triliun.
Angka ini adalah tertinggi yang pernah diajukan pemerintah dalam sejarah penyusunan APBN. Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan Rp3.426 triliun. Selisih antara keduanya membuat pemerintah harus menambal anggaran lewat pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun, yang setara defisit 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Prabowo menyampaikannya singkat di depan anggota dewan, bahwa pembiayaan itu direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit 2,40 persen PDB, dan pemerintah akan terus mengupayakan agar angka itu bisa ditekan lebih kecil lagi.
Defisit Menyusut, tapi Utang Tetap Bertambah
Meski nominal belanja membengkak, defisit RAPBN 2027 justru turun dibanding tahun berjalan. Pada APBN 2026, pemerintah merancang pembiayaan Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen PDB.
Artinya, RAPBN 2027 memangkas rasio defisit sekitar 0,28 poin persentase, capaian yang oleh Prabowo disebut sebagai langkah menuju cita-cita anggaran berimbang, sekalipun ia mengakui defisit yang paling ideal tetaplah yang sekecil mungkin.
Pendapatan negara pada 2027 juga naik dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun, sementara pagu belanja tumbuh dari Rp3.842,7 triliun.
Kenaikan belanja yang lebih besar dari kenaikan pendapatan inilah yang pada akhirnya membuat kebutuhan utang baru tetap besar, meski secara rasio terhadap PDB angkanya mengecil.
Sebagai pembanding kinerja tahun berjalan, realisasi APBN hingga semester I 2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB.
Sampai Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3 persen secara tahunan sementara belanja tumbuh 18,2 persen, dengan defisit berjalan yang baru menyentuh 0,91 persen PDB, modal yang tampaknya dijadikan pemerintah sebagai dasar optimisme menyusun postur 2027.
Delapan Prioritas jadi Kompas Belanja
Prabowo menegaskan RAPBN 2027 diarahkan untuk membiayai delapan program prioritas nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, hingga penurunan kemiskinan.
Kedelapan pos itu digambarkan sebagai kerangka besar yang menyatukan seluruh alokasi belanja kementerian dan lembaga tahun depan.
Asumsi Makro sebagai Pijakan Angka
Postur anggaran itu bertumpu pada sejumlah asumsi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2027 dipatok 6 persen, naik dari target 5,4 persen pada APBN 2026, dengan inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan 6,9 persen, sementara nilai tukar rupiah diasumsikan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diasumsikan US$75 per barel, dengan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Di luar angka yang disebutkan dalam pidato inti, dokumen RAPBN 2027 turut memuat target pembangunan lain: tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 6,0–6,5 persen (dari 6,5–7,5 persen di 2026), pengangguran terbuka ke 4,30–4,87 persen, rasio gini membaik ke 0,362–0,367, dan Indeks Modal Manusia naik menjadi 0,575.
Optimisme yang Diuji Ekonom
Sejumlah asumsi ini sempat dikritik lembaga riset ekonomi sebelum pidato resmi disampaikan. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai proyeksi pertumbuhan dan kurs dalam Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2027 cenderung terlalu optimistis di tengah tekanan ekonomi global.
Selain itu menurut Indef , bahwa akan berisiko sehingga membuat defisit melebar bila realisasi meleset dari target, dengan efek lanjutan berupa naiknya imbal hasil surat utang negara dan tekanan tambahan pada rupiah. Karena itu, Indef mendorong pemerintah menyiapkan skenario makro yang lebih konservatif sebagai mitigasi risiko.
Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai defisit di kisaran 2 persen bukan persoalan besar selama pemerintah mampu mengelola utang secara sehat, mengingat mayoritas negara di dunia, kecuali segelintir negara kaya sumber daya seperti Norwegia atau negara-negara Teluk, memang menjalankan anggaran dengan defisit.
Prabowo sendiri menegaskan bahwa strategi fiskal 2027 tidak memilih salah satu antara mengejar pertumbuhan atau menjaga kehati-hatian, melainkan berupaya menempuh keduanya sekaligus lewat optimalisasi pendapatan, penutupan kebocoran penerimaan, efisiensi belanja, serta pembiayaan yang lebih inovatif.
Angka-angka dalam RAPBN 2027 ini masih berstatus rancangan pemerintah. Postur final baru akan mengikat sebagai APBN 2027 setelah melalui pembahasan dan disetujui bersama DPR, sehingga bukan tidak mungkin sejumlah pos berubah sebelum disahkan menjadi undang-undang. (**)
Halaman : 1 2
