IACN Adukan Dugaan Kejanggalan Perjalanan Dinas Direksi BPJS Kesehatan ke KPK

Inilahdata.com, Jakarta – Indonesian Anti Corruption Network (IACN) melaporkan dugaan pelanggaran terkait perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan salah satu direksi BPJS Kesehatan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/6/2026).

Laporan yang disampaikan langsung di Gedung KPK, Jakarta Selatan, itu berangkat dari temuan sejumlah dokumen yang menunjukkan adanya perbedaan antara jadwal keberangkatan pejabat BPJS Kesehatan ke Swedia dengan masa izin yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum IACN, Yohanes Masudede, mengatakan pihaknya meminta KPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan maupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

“Kami menilai ada fakta-fakta yang perlu diklarifikasi secara terbuka dan objektif. Karena ini menyangkut pejabat publik serta penggunaan sumber daya institusi negara, maka pemeriksaan independen menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kami juga memiliki sejumlah dokumen yang akurat terkait hal tersebut,” kata Yohanes.

Menurut dokumen yang dikumpulkan IACN, BPJS Kesehatan mengajukan permohonan perjalanan dinas luar negeri pada 26 Mei 2026 untuk menghadiri kegiatan internasional di Swedia. Persetujuan dari Kemensetneg kemudian diterbitkan pada 2 Juni 2026 dengan masa penugasan yang tercantum pada 11 hingga 12 Juni 2026.

Namun, IACN menemukan dokumen tiket penerbangan yang menunjukkan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, telah dijadwalkan berangkat dari Jakarta menuju kawasan Swedia pada 2 Juni 2026.

Yohanes menilai selisih waktu antara jadwal keberangkatan dan masa izin yang tercantum dalam surat persetujuan pemerintah perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

“Pertanyaannya sederhana, apakah seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah memperoleh izin resmi sebagaimana dipersyaratkan oleh aturan perjalanan dinas luar negeri. Jika sudah, tentu perlu ditunjukkan dokumennya. Jika belum, maka harus ada penjelasan kepada publik,” ujarnya.

Selain itu, IACN mengaku menemukan dokumen lain yang berkaitan dengan agenda benchmarking di Swedia pada periode 3 hingga 10 Juni 2026. Menurut Yohanes, perbedaan antara agenda kegiatan tersebut dengan masa izin yang diterbitkan Kemensetneg perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Tidak hanya soal perizinan, IACN juga meminta KPK menelusuri sumber pembiayaan selama periode keberangkatan tersebut. Jika terdapat penggunaan anggaran institusi di luar masa penugasan yang telah disetujui pemerintah, maka hal tersebut dinilai perlu diaudit guna memastikan tidak terjadi kerugian keuangan negara.

Dalam laporannya, IACN meminta KPK melakukan audit investigatif terhadap seluruh dokumen perjalanan, manifest keberangkatan, sumber pembiayaan, hingga proses persetujuan yang melibatkan pejabat terkait.

Meski demikian, Yohanes menegaskan bahwa laporan tersebut bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya proses verifikasi dan pembuktian kepada KPK sebagai lembaga yang berwenang.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Namun sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan kewenangan dan anggaran publik. Kami mendesak KPK dapat menindaklanjuti laporan ini secara profesional dan transparan,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari BPJS Kesehatan maupun pihak yang disebut dalam laporan terkait substansi pengaduan tersebut. (sat)