
- Mentan Amran Sulaiman mengonfrontasi langsung pengusaha sawit dalam rapat koordinasi, mempertanyakan logika penurunan harga TBS yang justru terjadi saat kebijakan pemerintah seharusnya memberi kepastian pasar.
- Amran mengancam mengerahkan Dirkrimsus dari 25 provinsi untuk mengaudit hampir 300 perusahaan yang harga belinya masih menekan petani, termasuk menelusuri praktik tengkulak.
- Satu kata dari perwakilan petani “belum” menghancurkan klaim para pengusaha bahwa situasi sudah kembali normal.
Inilahdata.com – Ruang rapat Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (8/6/2026), berubah suasana menjadi lebih mirip ruang interogasi. Amran Sulaiman duduk di ujung meja bukan sebagai tuan rumah yang ramah, melainkan sebagai seseorang yang sudah kehabisan kata-kata sopan.

Di hadapannya duduk para petinggi industri kelapa sawit nasional, perwakilan petani, Satgas Pangan, hingga jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi. Agenda resminya adalah rapat koordinasi. Tapi yang terjadi jauh dari itu.
Logika yang Tidak Bisa Dijawab
Ketua Umum Gapki Eddy Martono membuka penjelasan dengan menyebut gejolak harga TBS beberapa waktu lalu sebagai dampak wajar dari kepanikan pasar, reaksi spontan pelaku usaha terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia yang diumumkan tanpa aturan turunan yang memadai.

Amran mendengarkan. Lalu menghantam balik dengan pertanyaan yang sederhana namun tidak mudah dijawab.
Kalau memang pasar kaget, kenapa reaksinya justru menurunkan harga beli? Bukankah kaget bisa berarti dua arah? Amran bahkan menarik dari pengalamannya sendiri, dua dekade di dunia usaha mengajarkannya bahwa ketidakpastian bukan selalu alasan untuk memukul pihak paling lemah dalam rantai bisnis.
“Nggak begitu Pak Ketua, saya pengusaha sudah 20 tahun. Saya juga pernah kaget, harga nikel naik, kaget. Tapi saya naikkan pembelian di lapangan. Sama-sama kaget, saya kaget juga, tapi saya naikkan harganya. Lah Bapak kenapa kagetnya lari turun? Itu menyusahkan 15 juta orang,” tegasnya.
Eddy mencoba memperluas konteks, pembeli dari India dan Uni Eropa ikut kebingungan karena aturan pelaksana kebijakan belum tersedia saat pengumuman dilakukan. Harga pun tidak terbentuk dengan baik di pasar.
Amran tidak beranjak dari posisinya. Jika kebingungan itu yang jadi masalah, seharusnya begitu regulasi sudah jelas, harga langsung pulih sepenuhnya. Tapi kenyataannya tidak demikian.
“Sekarang kan sudah tahu regulasinya, sudah jelas, kenapa kagetnya tidak berhenti?” tanyanya, kali ini lebih pelan namun justru lebih berat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang hadir dalam rapat ikut menggarisbawahi kejanggalan yang sama. Pengusaha mengakui harga sudah naik, tapi pemulihan belum penuh. Pertanyaannya tinggal satu: alasan apa lagi yang tersisa?
Satu Kata yang Mengubah Segalanya
Tenang Sembiring, Direktur Wilmar, mencoba memberikan gambaran teknis, bahwa platform perdagangan KPB Nusantara sempat tidak membentuk harga di tengah kekacauan itu. Setelah rapat dengan Kementan pada akhir Mei dan masa libur berlalu, menurutnya, perdagangan sudah kembali berjalan normal per 2 Juni 2026.
Amran tidak puas dengan jawaban teknis itu. Ia minta daftar nama, minta penjelasan lebih spesifik, dan mengingatkan bahwa dirinya bukan orang baru di industri ini.
“Kasih list-nya di sini. Waktu saya masih muda sudah 15 tahun kerja di sawit. You lari ke mana, sampai ekspornya saya tahu,” ujarnya datar.
Lalu Amran melakukan sesuatu yang sederhana namun mengakhiri semua perdebatan teknis itu, ia berbalik dan bertanya langsung kepada perwakilan petani yang hadir di ruangan.
Apakah kondisi di lapangan sudah normal?
Jawaban yang keluar hanya satu kata. Pendek. Tanpa embel-embel.
“Belum.”
Ruangan hening sejenak. Semua argumen panjang yang sudah disampaikan para pengusaha tiba-tiba kehilangan bobotnya.
Aparat Masuk, Tengkulak Diburu
Amran tidak menutup rapat dengan himbauan. Ia menutupnya dengan ancaman yang sangat konkret.
Hampir 300 perusahaan akan masuk daftar pemeriksaan Dirkrimsus yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia. Surat perintah akan segera dikirimkan. Perusahaan yang harga belinya masih menekan petani hingga hari ini tidak akan dibiarkan berlindung di balik dalih mekanisme pasar.
Dan penelusuran tidak berhenti di pintu perusahaan besar. Jaringan tengkulak yang disebut-sebut sebagai sumber masalah di hilir pun masuk dalam radar yang sama.
“Tengkulaknya saya cari juga nanti. Di mana masalah ini, Dirkrimsus hadir se-Indonesia,” katanya.
Bukan Musuh, tapi Tidak Akan Diam
Di penghujung sesi yang panjang dan melelahkan itu, Amran mengakhiri dengan nada yang berbeda, bukan ancaman, melainkan pernyataan posisi.
Pemerintah tidak sedang berperang dengan pengusaha. Yang diinginkan hanyalah satu: ekosistem bisnis yang tidak membesarkan satu pihak dengan cara menginjak pihak lain.
“Saya tanya pengusaha, senang tidak kalau 15 juta petani sawit ini berteriak? Tidak senang kan? Berarti mau tidak saya jadi penengah? Saya tidak berpihak ke sini atau ke sana. Tapi saya ingin semua tersenyum, itu petani bahagia,” pungkasnya.
Rapat pun berakhir. Tapi bagi hampir 300 perusahaan yang namanya akan masuk surat Kementan, pekerjaan rumah baru saja dimulai. (**)