Lima Partai di DPRD Tapteng Wacanakan Pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu
Inilahdata.com – Suhu politik di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, kian meningkat. Lima partai pemilik kursi di DPRD setempat, NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB, mulai menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.
Langkah ini muncul setelah pimpinan kelima partai menggelar pertemuan pada Jumat (4/9). Juru bicara pertemuan, Hazmi Arif Simatupang, menyampaikan hasil pertemuan tersebut sehari berselang, Sabtu (5/9).
“Kami juga mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu,” kata Hazmi.
Menurut kelima partai, roda pemerintahan Tapteng dinilai berjalan kurang optimal, dengan pengelolaan anggaran yang dianggap tidak profesional dan diwarnai dugaan penyelewengan. Data yang mereka pegang menunjukkan realisasi belanja daerah masih jauh dari target.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyerapan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus baru mencapai sekitar 30 persen. Ini menjadi catatan serius dan sangat memprihatinkan,” ujar Hazmi.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran ini berisiko menghambat program pembangunan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut, klaimnya, sampai membuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tapteng ditegur oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Hal tentu ini sebuah kejadian yang sangat memukau dalam sejarah Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan informasinya TAPD dan OPD Kabupaten Tapanuli Tengah telah diterima dan diingatkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, kelima partai juga menyoal lambannya penanganan bencana banjir di Tapteng. Penyaluran bantuan bagi korban dinilai belum berjalan maksimal dan memicu keluhan warga.
“Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan penyaluran bantuan banjir. Bahkan sejumlah protes muncul karena bantuan dinilai belum tersalurkan secara baik,” katanya.
Mereka pun mendesak pemerintah kabupaten segera merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan korban banjir dan penyaluran beasiswa yang telah dianggarkan dalam APBD.
“Kami mendesak Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menyahuti dan merealisasikan rekomendasi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah perihal memberikan bantuan untuk korban bencana banjir dan penyaluran beasiswa yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah,” sebutnya.
Hazmi turut menyoroti sikap Fraksi PDI Perjuangan, partai yang diketuai langsung oleh Masinton Pasaribu di tingkat DPC Tapteng, yang disebutnya menjadi satu-satunya fraksi yang menolak rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut.
“Dari semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, hanya PDI Perjuangan yang tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan bencana banjir tersebut,” jelasnya.
Kelima partai juga membuka opsi menempuh jalur hukum dengan melaporkan Bupati Masinton beserta sejumlah OPD ke aparat penegak hukum atas dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran.
“Kami akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu beserta OPD ke aparat penegak hukum,” ucapnya.
Meski demikian, Hazmi menyatakan kelima pimpinan partai tetap terbuka untuk duduk bersama dengan pemerintah kabupaten membahas APBD 2025 maupun 2026, dengan melibatkan sejumlah lembaga negara.
“Kami sangat siap untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan TAPD dalam membedah APBD, baik yang sudah berlalu (Tahun 2025) maupun yang sedang berjalan (Tahun 2026) dengan menghadirkan Kemendagri, Kemenkeu RI, BPK RI, BPKP RI, KPK RI, Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, dan para pimpinan partai politik,” katanya.
Respons Masinton
Menanggapi wacana tersebut, Bupati Masinton Pasaribu menyebut manuver lima partai itu sebagai skenario politik dari kelompok yang belum bisa menerima hasil Pilkada 2024.
“Itu segelintir kelompok politik yang belum move on sejak pilkada. Mereka menskenariokan calon tunggal dalam Pilkada 2024 lalu dan ternyata gagal. Pada saat pilkada, paslon yang mereka usung mengalahkan rakyat Tapanuli Tengah,” ujar Masinton saat dihubungi, Sabtu.
Ia mengaku bukan kali ini saja menghadapi tekanan politik serupa, dan menuding kelima partai sedang memanfaatkan momentum bencana untuk kepentingan politik.
“Segelintir kelompok politik ini mempolitisasi bencana di Tapanuli Tengah. Mereka di DPRD tidak pernah membahas rancangan Perda yang diusulkan pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah untuk percepatan pembangunan daerah pasca bencana,” ucap Masinton. (**)
Halaman : 1 2
