KPK Amankan 14 Orang dalam OTT di BNPB
Inilahdata.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (13/10/2026) malam. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, orang-orang yang dibawa tim antara lain sekretaris utama (sestama), pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak lain, termasuk dari unsur swasta.
“Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK (pejabat pembuat komitmen) dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” ujarnya.
Perkara ini diduga terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana.
Lalu, seberapa besar uang negara yang dikelola BNPB? Dalam postur APBN 2026 yang telah disahkan DPR, belanja negara dipatok Rp3.842,7 triliun. Dari jumlah itu, BNPB kebagian Rp491 miliar, atau sekitar 0,013% dari total belanja negara. Bila dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) Rp22.139 triliun, porsinya hanya sekitar 0,002%.
Angka tersebut merupakan pagu terendah dalam 15 tahun terakhir, atau sejak 2011. Pada rentang 2011-2024, anggaran BNPB nyaris tak pernah di bawah Rp1 triliun, bahkan di beberapa tahun menembus lebih dari Rp3 triliun untuk mendukung operasi tanggap darurat berskala besar.
BNPB sadar ada jurang antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan. Lembaga ini mengajukan tambahan anggaran Rp936,57 miliar untuk 2026, yang sebagian besar diarahkan ke fase pra-bencana: mitigasi, edukasi risiko bencana, penguatan peringatan dini, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang selama ini dinilai masih lemah secara struktural.
Usulan itu kini dibahas bersama Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan, dengan fasilitasi Kemenko PMK, dan akan menentukan seberapa kuat kesiapsiagaan nasional.
Pemangkasan juga pernah terjadi pada 2025. Anggaran BNPB yang semula Rp1,427 triliun dipotong Rp470,9 miliar setelah rapat rekonstruksi anggaran, sehingga tersisa Rp956,67 miliar.
Untuk 2027, pagu awal BNPB dalam RAPBN tercatat Rp1.003,1 miliar, lebih dari dua kali lipat pagu APBN 2026 yang Rp491 miliar. Angka itu kemudian direvisi menjadi Rp1,129 triliun setelah ada penambahan program rehabilitasi bencana.
Selain anggaran di BNPB, pemerintah menyediakan dana cadangan penanggulangan bencana dalam APBN. Rata-rata realisasinya pada 2014-2024 sekitar Rp4,29 triliun per tahun. Dana yang berada di Kementerian Keuangan (BA BUN) itu bisa dipakai saat tanggap darurat (on-call) atau pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi lewat hibah.
Anggaran bencana tidak hanya untuk bencana alam, tetapi juga bencana nonalam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan wabah penyakit. Dampaknya bisa sangat besar, seperti pandemi Covid-19 yang memukul sektor kesehatan dan ekonomi.
Dari data yang ada, dana cadangan stagnan di kisaran Rp5 triliun selama lima tahun, padahal realisasinya kerap melebihi alokasi karena jumlah bencana terus bertambah. Alokasi tahun depan diperkirakan tidak akan jauh dari Rp5 triliun. (**)
Halaman : 1 2
