Klaim Laba Danantara Rp 330 Triliun Dipertanyakan, Disebut Berlebihan

Inilahdata.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyatakan optimisme tinggi soal kinerja keuangannya tahun ini.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menargetkan lembaga pengelola investasi negara itu bisa mencetak laba sampai Rp 360 triliun pada tahun buku 2026, sebuah lompatan besar yang, jika tercapai, diklaim akan melampaui raihan Temasek Holdings, lembaga investasi pemerintah Singapura yang jauh lebih senior.

Sampai saat ini Danantara belum merilis laporan keuangan resmi ke publik. Pihak lembaga beralasan proses konsolidasi dan audit menyeluruh atas entitas-entitas BUMN yang berada di bawah naungannya masih berjalan.

Di tengah ketiadaan laporan resmi itu, Dony justru membuka sedikit angka. Ia menyebut laba Danantara, tanpa merinci untuk tahun buku yang mana, telah mencapai Rp 330 triliun, dan mengklaim jumlah tersebut sudah melampaui laba bersih Temasek.

“Jadi kalau secara size daripada net income tentu kami sudah lebih besar daripada Temasek, tahun ini kami harapkan Rp 360 triliun, hampir dua kali lipat daripada Temasek, dari Rp 136 triliun ke Rp 360 triliun,” ujar Dony, dalam program Squawk Box CNBC Indonesia bertajuk Danantara BUMN Progres Update 2026, Senin (24/8/2026).

Dikritik Karena Dianggap Berlebihan

Pernyataan itu tak luput dari sorotan. Direktur NEXT Indonesia Center yang juga pengamat BUMN, Herry Gunawan, menilai klaim Dony terlalu jauh dan berisiko menimbulkan persepsi keliru di publik.

“Berharap boleh, tapi hati-hati juga mengungkap data, karena meleset dikit bisa dianggap menyebarkan informasi palsu. Dia harus jaga nama baik lembaga dan jabatannya yang mentereng,” kata Herry kepada Katadata.co.id, dikutip Rabu (26/8).

Herry menyoroti dua hal krusial. Pertama, angka Rp 330 triliun yang disebut Dony tidak jelas merujuk pada tahun buku berapa, ia menduga itu adalah capaian 2025, mengingat Dony menyebut target 2026 sebesar Rp 360 triliun sebagai proyeksi ke depan.

Kedua, perbandingan dengan Temasek yang digunakan Dony dinilai tidak akurat.

Dony menyebut laba bersih Temasek sekitar SG$ 12 miliar, padahal berdasarkan laporan resmi Temasek, laba bersihnya pada 2025 mencapai SG$ 28,8 miliar, atau setara sekitar Rp 362,9 triliun dengan asumsi kurs rata-rata Rp 12.600 per dolar Singapura.

Data Audit BPK Bicara Lain

Menurut Herry, gambaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan justru ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan dokumen itu, laba BPI Danantara tercatat Rp 145,3 triliun, sementara Danantara Asset Management membukukan sekitar Rp 149,2 triliun, yang pada dasarnya bersumber dari laba BUMN yang dikonsolidasikan.

LKPP 2025 juga mencatat lima BUMN penyumbang dividen terbesar dari tahun buku 2024 yang dibayarkan pada 2025:

Yang menarik, mayoritas dari lima BUMN tersebut justru mencatatkan penurunan laba pada 2025 dibanding tahun sebelumnya. Pertamina menjadi satu-satunya yang masih tumbuh, yakni 6,83%, sementara laba BRI, MIND ID, dan Telkom tercatat menyusut.

Dorongan agar Danantara Lebih Transparan

Herry menyarankan Danantara tidak terlalu sering melempar angka kinerja yang belum bisa diverifikasi masyarakat. Ia mendorong lembaga itu segera membuka laporan keuangannya secara resmi.

“Sehingga masyarakat dapat menilai apakah yang disampaikan benar atau keliru. Ini lebih penting, karena kalau sampai keliru, kasihan BUMN yang sudah jadi perusahaan publik. Nanti malah jadi pertanyaan otoritas bursa atau para investornya,” ujar Herry.

Ia bahkan menilai Direktorat Jenderal Pajak perlu turun tangan mengecek kesesuaian antara pajak yang dibayarkan dan laba yang diklaim Dony, jika angka tersebut ternyata berlebihan. Bagi Herry, akuntabilitas dan transparansi adalah bagian tak terpisahkan dari tata kelola yang baik, nilai yang selama ini diklaim terus dijunjung Danantara.

Sebagai perbandingan, Temasek Holdings dikenal rutin mempublikasikan laporan kinerja investasinya sehingga bisa diakses investor maupun publik secara berkala, meski menggunakan tahun buku yang berakhir 31 Maret, berbeda dari kalender Januari, Desember yang lazim dipakai di Indonesia. (**)

Halaman : 1 2