
Inilahdata.com – Guru Besar Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. Marcus Tukan, mendorong pemerintah untuk bersikap lebih serius dalam menindaklanjuti rencana pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub (MILH).
Menurutnya, proyek strategis ini tidak boleh berhenti sekadar menjadi bahan diskusi atau janji yang disampaikan kepada masyarakat tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Kalau boleh, kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji-janji manis,” ujarnya dalam dialog di PRO1 RRI Ambon, Senin, 24 Agustus 2026.
Ia menegaskan, sebaik apa pun gagasan pembangunan yang disusun, semuanya akan kehilangan makna jika tidak diikuti langkah implementasi yang konkret.
Pemerintah, katanya, mesti memastikan setiap rencana yang sudah dibahas berjalan sampai ke tahap kebijakan dan eksekusi di lapangan, bukan hanya berhenti di ruang rapat.
Prof. Tukan menilai, keseriusan pemerintah menjadi kunci penentu apakah MILH benar-benar bisa terwujud atau justru mandek di tengah jalan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya payung regulasi yang jelas sebagai fondasi agar proyek ini punya arah pelaksanaan yang pasti.
“Jadi mesti harus didorong dengan regulasi yang pas,” katanya.
Selain soal regulasi, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mendorong pembangunan MILH sebelum benar-benar memastikan kebutuhan riil dan kelayakannya.
Menurutnya, sejumlah aspek harus dikaji secara mendalam, mulai dari dimensi infrastruktur hingga konsekuensi pembiayaan yang akan ditanggung.
Ia berharap pemerintah dapat memfasilitasi forum yang mempertemukan akademisi, birokrat, dan praktisi untuk bersama-sama menguji kelayakan konsep MILH dari berbagai sudut pandang.
Forum semacam itu, paparnya, penting untuk memastikan apakah rancangan yang ditawarkan memang mampu menjawab persoalan logistik sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan Maluku secara menyeluruh.
Lebih jauh, Prof. Tukan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sebesar MILH harus berpijak pada kajian dan regulasi yang kuat, agar tidak berakhir menjadi proyek yang minim manfaat bagi daerah.
Ia berharap pemerintah menunjukkan kesungguhannya lewat tahapan yang jelas dan terukur, mulai dari perencanaan hingga implementasi akhir. (**)
Halaman : 1 2