Kepuasan Publik ke Prabowo Anjlok 30 Poin, Istana Santai

13 mnt baca

Inilahdata.com – Sejumlah pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan angkat bicara menanggapi hasil sigi teranyar yang memperlihatkan merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Survei yang paling banyak disorot berasal dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang mencatat penurunan lebih dari 30 poin persentase hanya dalam sembilan bulan.

Berdasarkan paparan Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani secara daring, Minggu (26/7/2026), tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo kini berada di angka 51,1 persen – terdiri dari 4,8 persen responden yang mengaku sangat puas dan 46,3 persen cukup puas.

Deni menyebut penurunan ini tak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan memburuknya persepsi publik di tiga sektor sekaligus: ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

“Kemerosotan kepuasan ini erat kaitannya dengan menurunnya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, dan penegakan hukum,” ujar Deni dalam paparannya.

Data pendukung yang ia sampaikan cukup tajam. Hanya 15,7 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini baik atau sangat baik.

Di ranah politik, 42,8 persen menganggap situasi politik buruk atau sangat buruk, melonjak dari 23 persen pada November 2025 – sementara kepuasan terhadap kinerja politik pemerintah anjlok dari 35,8 persen menjadi 13,5 persen.

Sorotan serupa muncul di sektor hukum, dengan 37,6 persen responden menilai penegakan hukum tergolong buruk atau sangat buruk.

Istana: Survei Hanya Potret Sesaat

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari merespons santai temuan tersebut. Ditemui usai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi di Surabaya, Selasa (28/7/2026), ia menyebut hasil survei sebagai gambaran opini publik yang sifatnya dinamis dan berpotensi berbalik arah.

“Survei itu potret opini publik. Sifatnya dinamis, bisa naik bisa turun. Kalau beberapa bulan lalu di laporan SMRC masih 80 persen, sekarang 50 persen, insyaallah nanti bisa naik lagi ke 80 persen,” kata Qodari.

Ia juga meminta publik menunggu hasil riset dari lembaga survei lain sebagai pembanding, agar gambaran opini publik lebih komprehensif dan tak hanya bersandar pada satu sumber data.

Untuk menopang optimismenya, mantan pendiri lembaga survei Indo Barometer itu menunjuk sejumlah indikator makro yang menurutnya masih solid: pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, inflasi terjaga di kisaran 3 persen, serta data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang ia klaim menunjukkan kemampuan menabung masyarakat masih tinggi.

“Fundamental ekonomi kita sangat bagus. Indikator-indikatornya semua positif, dan secara politik kita juga sangat kokoh,” ujarnya.

Qodari turut menyinggung sejumlah program yang ia nilai mulai membuahkan hasil, mulai dari swasembada pangan, harga pembelian gabah Rp 6.500 per kilogram, hingga kemudahan akses pupuk bagi petani.

Klaim tersebut sebagian bersesuaian dengan data resmi. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026, sementara inflasi tahunan Juni 2026 berada di 3,34 persen.

Namun sejumlah indikator lain menyiratkan gambaran yang lebih rumit: nilai tukar rupiah terdepresiasi rata-rata sekitar 9 persen secara tahunan pada Juni 2026, memaksa Bank Indonesia menaikkan BI-Rate ke 5,75 persen, sementara neraca perdagangan sempat defisit pada Mei 2026 akibat impor yang tumbuh lebih cepat dibanding ekspor.

Soal kemampuan menabung, data LPS periode Mei 2026 justru menampilkan potret yang tak sepenuhnya menggembirakan.

Indeks Kemampuan Menabung Masyarakat (IKPM) stagnan di level 73,6 selama dua bulan berturut-turut, sekalipun Indeks Kemauan Menabung (IKMM) sedikit menguat.

Pertumbuhan simpanan bahkan lebih terasa pada rekening kelas kakap di atas Rp 5 miliar, dibanding penabung kelas menengah-bawah yang pertumbuhannya justru melambat.

Lembaga Survei Lain Sempat Catat Tren Berbeda

Ditarik ke belakang, lintasan approval rating Prabowo di berbagai lembaga survei sebenarnya cukup dinamis.

Litbang Kompas sempat mencatat rating 80,9 persen pada awal Januari 2025 , level tertinggi untuk seorang presiden baru pada 100 hari pertama, melampaui pencapaian Joko Widodo di periode yang sama, didorong oleh program makan bergizi gratis dan pembatalan rencana kenaikan PPN.

Indikator Politik Indonesia pun sempat mencatat rating Prabowo di kisaran 78–80 persen sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, bahkan sempat pulih ke 77,7 persen pada akhir Oktober 2025 usai gejolak sosial yang menekan popularitasnya pada Agustus.

Survei terakhir Indikator pada Januari 2026 masih mencatat rating 79,9 persen, hanya berselang beberapa pekan sebelum salah satu gejolak pasar modal terbesar Indonesia sejak krisis moneter 1998.

Sementara rating dari SMRC turun signifikan sepanjang paruh pertama 2026, laporan dari Bloomberg pernah mencatat adanya sejumlah lembaga survei lain yang memilih menahan publikasi temuan yang berpotensi tidak menyenangkan pihak Istana, sebuah dinamika yang turut mewarnai lanskap polling politik Indonesia belakangan ini.

Selain approval rating, survei SMRC edisi ini turut menyinggung simulasi elektabilitas 2029: elektabilitas Prabowo dalam simulasi semi terbuka tercatat turun dari 34,9 persen menjadi 14,5 persen.

Ssementara nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru melonjak dari 19,7 persen menjadi 35 persen dan menempati posisi puncak simulasi tersebut.

Reaksi di Parlemen

Di Senayan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan mempelajari hasil survei SMRC dan menjadikannya sebagai masukan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja.

Sebuah sikap yang tampak lebih terbuka dibanding nada optimistis – defensif yang lebih kental dari pihak Istana. (**)

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi