Proyek Gedung Legislatif-Yudikatif IKN Ditarget Rampung Akhir 2027
Inilahdata.com – Pembangunan kawasan inti pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut menjelang tenggat besar yang telah ditetapkan pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 secara tegas mengamanatkan bahwa IKN Nusantara akan resmi menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.
Untuk mengejar target tersebut, sejumlah gedung strategis kini tengah dibangun, mulai dari kompleks DPR-DPD hingga MA-MPR RI.
Di kawasan yudikatif, pembangunan yang berjalan saat ini mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, hingga Masjid Kawasan.
Proyek Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan dikerjakan oleh Konsorsium PT Adhi Karya Tbk. (ADHI) bersama Deta Decon.
Sementara itu, pembangunan Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan digarap oleh konsorsium PT Hutama Karya (Persero) bersama Jaya Konstruksi.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Otoritas IKN (OIKN), Sonny Alissa, memaparkan bahwa kompleks yudikatif ini terbagi dalam dua paket besar.
Paket pertama adalah Gedung Mahkamah Agung, dengan luas total mencapai 56.000 meter persegi.
Gedung ini akan memiliki ruang sidang utama berkapasitas 473 orang, sementara keseluruhan bangunan dirancang mampu menampung hingga 2.000 karyawan.
“Nilai kontrak paket Mahkamah Agung senilai Rp1,4 triliun. Progres sekarang sudah 12,5%. Proyek ini sudah jalan 8 bulan, selesai perkiraan di akhir 2027,” kata Sonny saat ditemui di lokasi proyek, Minggu (16/8/2026).
Adapun paket kedua adalah pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi seluas 45.000 meter persegi yang terdiri dari tiga gedung utama, dengan kapasitas ruang sidang utama mencapai 400 orang.
Selain itu, terdapat pula gedung yudisial dengan luas bangunan 13.000 meter persegi. Total nilai kontrak untuk paket ini mencapai Rp1,65 triliun.
“Progres paket konstruksi saat ini sudah 14,17%. Proyek juga sudah jalan 8 bulan, rencana penyelesaian proyek pada Desember 2027,” ujar Sonny.
Ia menambahkan, seluruh paket proyek di kawasan ini ditargetkan mencapai progres 40% hingga akhir tahun ini.
Bergeser ke kawasan legislatif, pembangunan yang tengah berlangsung meliputi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
PPK E.3 Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, menjelaskan bahwa nilai kontrak keseluruhan untuk lima paket pekerjaan di kawasan ini mencapai Rp8,24 triliun.
Kelima paket tersebut meliputi Gedung Sidang Paripurna, DPR 1, DPR 2, MPR, DPD, serta fasilitas utilitas kawasan seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, dan Taman Rakyat.
Secara rinci, Gedung Sidang Paripurna memiliki nilai kontrak Rp1,24 triliun dengan progres pekerjaan 12,147%.
Gedung DPR 1 bernilai kontrak Rp1,84 triliun dengan progres 11,029%, sedangkan Gedung DPR 2 bernilai Rp1,96 triliun dengan progres 9,927%.
Selanjutnya, Gedung DPD memiliki nilai kontrak Rp1,48 triliun dengan progres 9,404%, dan Gedung MPR bernilai kontrak Rp1,70 triliun dengan progres 10,559%.
“Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” kata Alfrits. (**)
Halaman : 1 2
