Impor Disebut Porak-porandakan Pasar UMKM Lokal, Menteri UMKM Minta Batasi
Inilahdata.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendesak pemerintah mengetatkan keran impor untuk barang-barang yang sejatinya sudah maupun mampu diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.
Langkah ini diharapkan bisa menjaga pasar domestik sekaligus mendorong penyerapan produk lokal yang selama ini masih kalah saing dari barang impor.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut pemerintah tidak tinggal diam dalam memperkuat sektor ini, mulai dari kemudahan akses pembiayaan, pelatihan usaha, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Ia mencatat alokasi pembiayaan untuk UMKM sudah menembus Rp1.600 triliun pada 2025, dan tahun ini diproyeksikan bakal melampaui angka tersebut.
“Program atau akses pembiayaan kepada UMKM, alhamdulillah di era kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dua tahun ini naik dari segi angka alokasi pembiayaan kepada sektor UMKM yang sekarang sudah di angka Rp1.600 triliun tahun 2025 kemarin, dan 2026 ini sepertinya kita akan melewati angka itu,” kata Maman dalam Forum Koordinasi Nasional Kekayaan Intelektual Indonesia 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).
Namun begitu, ia mengakui besarnya dukungan pembiayaan itu belum benar-benar mengangkat pertumbuhan UMKM secara berarti. Menurutnya, akar masalah pelaku usaha saat ini bukan lagi soal modal, melainkan soal ke mana produk mereka bisa dijual.
Maman menggambarkan kondisi tersebut lewat banyak pelaku UMKM yang sebenarnya sudah mendapat pembiayaan, mengikuti pelatihan, dan sanggup menghasilkan produk yang layak jual. Masalahnya justru muncul saat produk itu dilempar ke pasar, barang tak kunjung terserap konsumen.
“Pada saat dia mau jual barangnya, barangnya nggak laku di pasar. Kenapa barangnya nggak laku di pasar, bermacam-macam (penyebabnya), tetapi salah satu penyumbang yang paling terbesar adalah masuknya barang-barang impor yang akhirnya memorak-porandakan market domestik kita,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal itu, ia menilai ada dua langkah yang mesti ditempuh sekaligus. Pertama, memangkas birokrasi perizinan dan sertifikasi agar produk lokal punya nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.
Kedua, memperkuat sikap berpihak pemerintah lewat pengendalian arus barang impor yang membanjiri pasar domestik. Selain mempercepat sertifikasi, Maman juga meminta agar volume impor produk yang sudah diproduksi UMKM atau industri dalam negeri dibatasi, bukan ditutup sepenuhnya.
“Harapan kami, kalau barang-barang atau produk-produk yang memang itu sudah diproduksi dan bisa diproduksi oleh UMKM-UMKM kita atau industri-industri dalam negeri kita, ya saya pikir wajar-wajar saja dan sah-sah saja kalau kita batasi barang-barang impor yang masuk. Kita tidak minta ditutup 100% tetapi saya pikir secara jumlah volume wajib kita batasi, supaya pasar ini, pasar domestik kita ini bisa menyerap produk-produk lokal kita,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tren yang menurutnya patut diwaspadai: sejumlah pelaku usaha mikro kini justru bergeser peran, dari yang tadinya memproduksi barang sendiri menjadi sekadar penjual (seller) barang impor.
Pergeseran ini, kata Maman, berpotensi mengecilkan efek berganda kegiatan usaha terhadap perekonomian daerah. Di sisi kebijakan, ia menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk memperketat perlindungan UMKM.
Beberapa langkah yang disiapkan antara lain mempersempit ruang gerak produk impor di pasar, mengetatkan algoritma penjualan di platform e-commerce, serta memberi diskon biaya layanan (cost fee) sebesar 50% bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan secara daring.
“Ini semua dalam rangka untuk melindungi dan meningkatkan daya saing terhadap usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air,” tandasnya. (**)
Halaman : 1 2
