Gerindra Tak Percaya Penyadapan Presiden Cuma Inisiatif Pribadi Perwira Polri
Inilahdata.com – Partai Gerindra meminta Polri membongkar kasus penyadapan komunikasi Presiden sampai ke dalang yang diuntungkan. Kasusnya juga mencakup penghapusan data dan akses ilegal. Partai ini tidak yakin perbuatan tersebut murni keputusan sejumlah perwira tinggi Polri.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan partainya ingin penyelidikan tuntas, dari motif sampai aktor yang menggerakkan penyadapan. Menurutnya, publik berhak mendapat kejelasan, apakah ini sekadar kejahatan informasi atau ada motif politik untuk mengganggu stabilitas.
“Penyidikan harus mengungkap seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan,” kata Sugiat, Kamis (5/11/2026).
Sugiat menilai penyadapan terhadap Presiden tak bisa lagi dipandang sebagai kejahatan siber atau pelanggaran etik biasa.
Ia menyebutnya sabotase sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan negara. Karena itu, menurutnya, seluruh jaringan yang terlibat, termasuk aktor yang bekerja tanpa terlihat, perlu ditelusuri.
“Siapa pun yang bermain di belakang layar, apa pun jabatannya dan seberapa besar kekuasaannya harus diseret ke muka hukum,” ujarnya.
Gerindra juga menolak narasi yang mempersempit perkara ini pada sejumlah perwira tinggi yang kini berstatus tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sugiat mengaku tak percaya terhadap narasi itu.
“Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekad menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol,” kata Sugiat.
Ia menegaskan Polri tak boleh berhenti pada eksekutor lapangan atau oknum yang sudah menjadi tersangka.
“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini,” ujarnya. (**)
Halaman : 1 2
