Era B50 Dimulai: Indonesia Klaim Setop Impor Solar, tapi Pasokan Minyak Goreng Jadi Taruhan

Bayang-Bayang Rebutan Sawit untuk Dapur Rumah Tangga

Di balik optimisme pemerintah, sejumlah lembaga kajian menyoroti sisi lain dari kebijakan ini.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui unit Green Transition Initiative menilai penyerapan pasar B50 relatif aman karena sudah menjadi bagian dari mandat Solar bersubsidi.

Namun Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF GTI, Andry Satrio Nugroho, mengingatkan tekanan fiskal bisa muncul dari sisi lain.

Ia mengatakan semakin banyak Crude Palm Oil (CPO) yang dialihkan ke pasar domestik untuk biodiesel, maka semakin kecil volume ekspor yang kena bea keluar dan pungutan ekspor, sehingga penerimaan negara dari sektor itu justru tergerus.

Kekhawatiran serupa datang dari Institute for Essential Services Reform (IESR).

Direktur Eksekutifnya, Fabby Tumiwa, meminta pemerintah menghitung ulang kebijakan ini secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pengurangan impor Solar.

Ia mengingatkan lonjakan kebutuhan CPO untuk B50 berpotensi menekan pasokan bahan pangan, mendorong harga minyak goreng naik, dan membebani petani kecil.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memasang alarm yang lebih tegas.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, memperingatkan potensi terulangnya krisis minyak goreng 2022, ketika harga CPO dunia melonjak dan produsen minyak goreng harus berebut pasokan dengan eksportir maupun industri biodiesel.

Koalisi Transisi Bersih menambah dimensi lingkungan dalam kritik ini.

Mereka menghitung, dengan densitas energi minyak nabati yang lebih rendah dari Solar fosil, implementasi B50 membutuhkan tambahan FAME hingga 19 juta kiloliter, kebutuhan yang pada akhirnya turut menyedot lebih banyak CPO dari suplai yang sama dengan minyak goreng.

Peneliti dari Satya Bumi, Riezcy Cecilia, mewanti-wanti risiko itu bisa memicu kelangkaan seperti empat tahun lalu jika pasokan tidak dijaga ketat.

Dari sisi bahan baku, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman punya hitungan berbeda.

Ia menyebut produksi CPO nasional saat ini mencapai sekitar 46 juta ton per tahun, sementara tambahan kebutuhan untuk mendukung B50 diperkirakan hanya sekitar 5,3 juta ton, sehingga alokasi ekspor disebut tidak akan terganggu karena produksi nasional tetap tumbuh.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia turut menepis kekhawatiran itu.

Ia memastikan pasokan minyak goreng tidak akan terganggu, seraya menyebut pemerintah terus memperkuat fasilitas pencampuran, distribusi, dan penyimpanan untuk mendukung implementasi B50. (**)

Halaman : 1 2 3 4 5