Danantara: Alihkan Subsidi BBM demi Ekosistem EV
Inilahdata.com – Wacana memindahkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor kendaraan listrik kembali mengemuka. Kali ini datang dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang menilai skema ini bisa jadi jalan pintas untuk menggerakkan industri EV nasional yang selama ini jalan di tempat.
Managing Director Industrialization BPI Danantara, Ardy Muawin, mengatakan pemerintah sebenarnya sudah lama menggelontorkan dana besar untuk menopang industri otomotif konvensional lewat subsidi BBM.
Menurutnya, dana sebesar itu semestinya bisa dialihkan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, termasuk industri baterainya yang sudah mulai diproduksi di dalam negeri.
“Subsidi bensin itu puluhan triliun, ratusan triliun, itu yang menyubsidi sehingga industri (otomotif) bisa terbang. Nah, sekarang dipindah aja subsidinya BBM, kita pindahkan ke subsidi baterai, toh baterainya buatan Indonesia,” kata Ardy dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Made in Indonesia: Membangun Daya Saing Industri yang Berkelanjutan”, di Kantor Katadata, Jakarta, Selasa (28/7).
Namun ia mengingatkan, ide besar semacam ini tidak akan berjalan tanpa proyek percontohan yang jadi jangkar kebijakan. Tanpa anchor project, menurutnya sulit meyakinkan pelaku industri untuk masuk lebih dalam ke rantai pasok EV.
Ardy berharap pemerintah bisa turun tangan lebih konkret, apa pun bentuknya, agar arah kebijakan ini tidak berhenti di tengah jalan.
“Nanti harapannya ada subsidi dari pemerintah atau step in lah ya, apapun bentuknya, sehingga diharapkan ke depan agar kita bisa sustain,” ujarnya.
Belajar dari Cina dan India
Usulan Ardy sejalan dengan pandangan Wakil Koordinator Sekretariat Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Dimas Muhamad, yang menyoroti bagaimana Cina bisa menguasai rantai pasok kendaraan listrik global.
Menurutnya, dominasi itu bukan hasil kebetulan, melainkan buah dari keberpihakan fiskal negara dalam jumlah sangat besar.
“Itu semua bukan tiba-tiba saja terjadi, tapi karena negaranya itu kasih support Rp260 triliun per tahun,” ujar Dimas.
Ia memerinci, dukungan sebesar itu tidak dikucurkan dalam satu bentuk saja, melainkan dipecah ke berbagai pos: mulai dari insentif riset dan pengembangan, keringanan pajak, subsidi bagi konsumen yang membeli mobil produksi dalam negeri, hingga bantuan langsung ke pelaku usaha di sepanjang rantai produksi.
“Ada subsidi R&D (research and development), potongan pajak, subsidi konsumen untuk beli mobil buatan Cina, subsidi direct kepada pelaku usahanya,” kata Dimas menambahkan.
Pola serupa, kata dia, juga diterapkan India, yang menganggarkan sekitar Rp80 triliun per tahun untuk menyokong industri sejenis. Bagi Dimas, dua contoh ini menunjukkan betapa krusialnya peran negara sebagai penggerak awal industrialisasi, bukan sekadar regulator dari pinggir lapangan.
Ia menegaskan, dukungan negara semacam ini tidak boleh disalahartikan sebagai keberpihakan pada segelintir pemodal besar. Baginya, esensi dari intervensi fiskal ini adalah membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas, bukan memperkaya kalangan tertentu.
“Negara perlu hadir, memberi dukungan, pembiayaan, keberpihakan. Ini bukan untuk membantu konglomerat, bukan untuk meningkatkan konsentrasi ekonomi, bukan menolong orang yang kaya dengan menjadi industrialis, tapi soal penciptaan kerja berkualitas,” kata dia.
Meski begitu, Dimas menekankan bahwa dukungan fiskal saja tidak cukup. Ia menyebut perlunya “keguyuban” atau kekompakan antara pemerintah, lembaga pembiayaan, pelaku industri, media, dan seluruh pemangku kepentingan lain agar industri hijau bisa benar-benar tumbuh berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
Nasib Subsidi EV Masih Menggantung
Wacana pengalihan subsidi ini muncul di tengah ketidakpastian arah kebijakan insentif kendaraan listrik pemerintah sendiri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pekan lalu mengungkapkan, keputusan soal ke mana subsidi kendaraan listrik tahun ini akan diarahkan masih menunggu masukan dari Danantara dan Kementerian Perindustrian.
Sementara rencana subsidi untuk 200 ribu unit kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu mobil dan 100 ribu motor listrik, yang sempat dijanjikan sejak Mei belum juga terealisasi.
Indonesia sebenarnya bukan pemain baru dalam urusan insentif EV. Sejak 2023, pemerintah pernah menjalankan subsidi Rp7 juta per unit untuk pembelian motor listrik, ditambah pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hingga 100 persen bagi mobil listrik dengan kandungan lokal tertentu.
Namun realisasinya jauh dari mulus, Kementerian Perindustrian sempat mengakui skema motor listrik itu kurang diminati dan justru membebani anggaran, sementara sejumlah kalangan menilai subsidi mobil listrik lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan menengah ke atas ketimbang masyarakat kebanyakan.
Di sisi lain, fondasi industri baterai dalam negeri yang disinggung Ardy bukan isapan jempol.
Kapasitas produksi katoda nasional, komponen inti baterai kendaraan listrik, kini mencapai puluhan ribu ton per tahun dan terus digenjot, dengan klaim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa ekosistem baterai berbasis lithium Indonesia sudah menjadi salah satu yang paling lengkap di dunia di luar Cina.
Fondasi inilah yang oleh Ardy dianggap sebagai alasan kuat kenapa subsidi baterai layak menggantikan subsidi BBM: uangnya tetap berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke luar lewat impor minyak.
Persoalannya kini bukan lagi soal ada-tidaknya niat, melainkan seberapa besar dan konsisten negara mau hadir, persis seperti yang dilakukan Cina dan India selama bertahun-tahun sebelum industri EV mereka benar-benar lepas landas. (**)
Halaman : 1 2
