Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Bayang-Bayang Skandal Korupsi Pucuk Pimpinan BGN Belum Usai
Inilahdata.com — Pemerintah memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini dipotong dalam jumlah yang cukup besar, sebagai bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola program unggulan tersebut.
Pemangkasan ini muncul tidak lama setelah publik dikejutkan oleh penahanan tiga pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi, sebuah peristiwa yang oleh banyak pengamat disebut sebagai titik balik paling kelam dalam sejarah singkat program ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Badan Gizi Nasional telah mengantongi angka pasti penghematan anggaran MBG setelah dirinya bertemu langsung dengan Kepala BGN yang baru, Nanik S. Deyang, pada Kamis (25/6/2026).
Purbaya tidak membuka rincian angka tersebut kepada publik, tetapi ia menegaskan bahwa nilai penghematannya tergolong besar.
“Kepala BGN melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya kira jumlahnya cukup signifikan, tapi biarlah nanti Kepala BGN sendiri yang akan mengumumkannya,” ungkap Purbaya saat ditemui wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Sinyal pemangkasan ini sebenarnya sudah tercium lebih awal. Dalam pemberitaan sebelumnya, Purbaya pernah menyinggung bahwa pagu anggaran MBG akan disusutkan menjadi sekitar Rp268 triliun pada tahun ini, yang berarti ada penghematan kasar sekitar Rp67 triliun dari rencana awal.
Bahkan menurut Purbaya, hasil pertemuannya dengan BGN pekan lalu mengindikasikan bahwa angka pemangkasan riil bisa jadi lebih dalam lagi dari estimasi tersebut.
“Saya setuju kalau dipotongnya lebih banyak lagi, karena itu artinya ada efisiensi yang lebih baik. Kemarin saya lihat proposalnya, efisiensinya sudah lumayan bagus, walau masih bisa ditekan sedikit lagi. Tapi nanti pemotongannya akan signifikan, dan ini bukan usulan saya, melainkan inisiatif dari Kepala BGN sendiri,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Soal dampaknya terhadap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya mengaku belum berani memastikan penghematan MBG akan langsung menekan defisit secara signifikan, karena ada kemungkinan kebutuhan belanja di pos lain justru naik.
Yang ia pastikan, defisit APBN sampai akhir tahun akan tetap terjaga di bawah ambang 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama karena harga minyak dunia sudah melandai ke kisaran US$70 per barel—mendekati asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dalam APBN.
Dalam rapat bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (22/6/2026), Purbaya menyebut pemerintah akan mengupayakan defisit di bawah 2,9 persen terhadap PDB tahun ini.
Upaya itu dilakukan setelah realisasi tahun lalu tercatat mengecil menjadi 2,81 persen berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Sampai Juni 2026, defisit baru berada di kisaran 1 persen terhadap PDB.
“Yang jelas kondisi fiskal aman. Defisit tidak akan melampaui 3 persen, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruang fiskal makin lebar, termasuk karena harga minyak yang turun mendekati US$70,” pungkasnya.
Sementara Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Hosianna Evalita Situmorang, menilai langkah pemangkasan anggaran MBG akan berdampak positif bagi ketahanan fiskal nasional, terutama jika dana yang dihemat dialihkan ke pos yang lebih tepat sasaran.
“Apalagi kalau realokasi anggarannya pada akhirnya lebih tepat sasaran, misalnya untuk menjaga atau mendorong daya beli lewat bantuan sosial, dan menjaga kenaikan harga energi seperti BBM dan listrik tidak terlalu besar ke depannya,” ujarnya kepada Bisnis.
