Anggaran Ditjen Hubdat 2027 Hanya Cukupi Setengah Tahun Layanan Transportasi Darat

• Ditjen Hubdat hanya menerima 42,18% dari kebutuhan anggaran 2027 (Rp4,31 T dari Rp10,22 T), membuat layanan BTS cuma terjamin 6 bulan dan angkutan penyeberangan hanya 3 bulan.
• Tidak ada proyek infrastruktur transportasi darat baru pada 2027, dana konstruksi hanya cukup melanjutkan proyek yang sudah berjalan.
• Kemenhub sudah mengajukan tambahan Rp2,702 triliun ke Kemenkeu, sebagian besar untuk menjaga layanan perintis dan penyeberangan bisa beroperasi penuh setahun, plus proyek besar SAUM Medan-Bandung senilai Rp1,55 triliun.

Inilahdata.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan buka-bukaan soal kondisi anggaran yang jauh dari ideal untuk tahun 2027.

Dari total kebutuhan Rp10,22 triliun, instansi ini baru mengantongi pagu indikatif Rp4,31 triliun, atau hanya 42,18 persen. Artinya masih ada selisih Rp5,91 triliun yang belum tertutup, dan itu berdampak langsung pada durasi layanan yang bisa dinikmati masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (13/7/2026).

Ia memaparkan bahwa pagu Rp4,31 triliun itu telah didesain ulang dan dipecah ke dalam dua program besar: program infrastruktur konektivitas dan program dukungan manajemen.

“Berdasarkan re-design sistem perancangan dan penganggaran, pagu indikatif tahun 2027 dibagi menjadi dua program,” ujarnya.

Program infrastruktur konektivitas, yang jadi tulang punggung layanan ke publik, mendapat porsi terbesar, Rp3,28 triliun.

Rinciannya tersebar ke tiga pos utama: infrastruktur konektivitas transportasi darat Rp393,64 miliar, pelayanan transportasi darat sekitar Rp1,85 triliun, dan keselamatan serta keamanan transportasi darat Rp721,67 miliar.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut, masih ada tambahan pos penunjang teknis transportasi darat senilai Rp305,19 miliar yang melengkapi program ini.

Konsekuensi paling terasa dari keterbatasan dana ini ada pada dua layanan andalan Ditjen Hubdat. Program Buy The Service (BTS) — bus kota gratis yang beroperasi di empat kota, kini hanya punya kepastian anggaran untuk enam bulan operasional.

Sementara layanan angkutan penyeberangan yang menjangkau 267 rute, nasibnya lebih berat lagi: hanya terjamin tiga bulan.

“Layanan angkutan kota Buy The Service ada di 4 kota, saat ini teralokasikan hanya untuk pelayanan 6 bulan. Sedangkan layanan angkutan penyeberangan di 267 layanan, saat ini teralokasikan hanya untuk pelayanan selama 3 bulan,” tegas Aan.

Selain memangkas durasi layanan, keterbatasan fiskal ini juga membuat Ditjen Hubdat tidak berani mengalokasikan proyek infrastruktur transportasi darat yang benar-benar baru sepanjang 2027.

Anggaran konstruksi yang ada hanya cukup untuk menuntaskan proyek-proyek yang sudah berjalan, bukan memulai yang baru.

Untuk menambal kekurangan itu, Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam.

Merujuk keterangan Aan dalam rapat yang sama, pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran mandatori senilai Rp2,702 triliun kepada Menteri Keuangan agar layanan dasar kepada masyarakat tidak sampai terganggu.

Dari jumlah itu, sekitar Rp588,41 miliar dialokasikan khusus untuk menjaga keberlangsungan layanan angkutan jalan perintis, angkutan kawasan strategis nasional, angkutan barang perintis, angkutan penyeberangan perintis, dan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan selama satu tahun penuh, bukan cuma tiga atau enam bulan seperti kondisi saat ini.

Sisanya, Rp767,28 miliar, disiapkan untuk dukungan pelayanan seperti pengadaan bus sekolah, stimulus diskon tarif transportasi pada masa Nataru 2027-2028, serta angkutan lebaran dan libur sekolah.

“Kami menyadari pagu indikatif 2027 masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akan keselamatan dan pelayanan transportasi,” kata Aan, seperti dikutip dari keterangannya di forum yang sama.

Di luar urusan tambal-sulam anggaran operasional, Ditjen Hubdat tetap menyisipkan sejumlah proyek strategis dalam rencana 2027.

Yang paling besar adalah pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) berbasis jalan di Medan dan Bandung, dengan pagu mencapai Rp1,55 triliun, jumlah yang hampir separuh dari total program infrastruktur konektivitas.

Ada pula 624 layanan keperintisan senilai Rp224,09 miliar, empat layanan angkutan perkotaan Rp35,1 miliar, kelanjutan pembangunan infrastruktur di tiga lokasi Rp101,9 miliar, hingga dana rehabilitasi pascabencana di Aceh dan Sumatera Barat sebesar Rp11,97 miliar.

Proyek strategis lain yang tetap jalan adalah pembayaran untuk AP Proving Ground di Bekasi senilai Rp339 miliar serta dukungan skema pembiayaan kreatif (creative financing) lewat KPBU sebesar Rp5 miliar.

Secara keseluruhan, kegiatan prioritas Ditjen Hubdat sepanjang 2027 tetap mengacu pada enam agenda utama.

Mulai dari pengawasan dan penanganan truk kelebihan dimensi dan muatan alias Zero ODOL, penanganan titik rawan kecelakaan, penyediaan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan.

Hingga pembangunan infrastruktur dan sistem angkutan umum massal berbasis jalan, pengoperasian terminal penumpang, dan pengoperasian pelabuhan penyeberangan. (**)

Halaman : 1 2