Qodari Minta Anggaran Triliunan untuk Bakom Pemerintah, DPR Setuju

Inilahdata.com – Anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah untuk tahun anggaran 2027 resmi mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

Nilainya jauh dari kata kecil: Rp1,9 triliun, melonjak sekitar 8.600% dibandingkan pagu tahun ini yang hanya Rp22 miliar. 

Lembaga yang dinakhodai Muhammad Qodari itu kini menjadi salah satu perbincangan hangat dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027.

Restu itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026), membahas pokok-pokok RKA K/L tahun anggaran 2027. 

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyampaikan bahwa fraksinya pada dasarnya tidak keberatan dengan kenaikan drastis tersebut, namun ia menitipkan satu syarat penting: harus ada mekanisme evaluasi yang jelas.

“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang diukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat, dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penguatan anggaran mesti berbanding lurus dengan perbaikan cara pemerintah berkomunikasi dengan publik. 

Sugiat menyebut usulan anggaran Rp1,9 triliun itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. 

Bagi Sugiat, persoalan sesungguhnya bukan pada angka-angka makro yang sebenarnya cukup positif, melainkan pada kesenjangan antara data dan persepsi masyarakat yang mengonsumsinya. 

Ia lantas mendaftar sejumlah capaian pemerintah yang menurutnya belum tersampaikan secara maksimal ke publik.

Seperti yang dikatakannya,  mulai dari pertumbuhan ekonomi yang sudah bertengger di atas 5%, konsumsi masyarakat sebagai penopang pertumbuhan yang masih menunjukkan daya beli terjaga. 

Termasuk realisasi investasi sepanjang 2026 yang telah menembus lebih dari Rp1.000 triliun dan turut menyerap tenaga kerja.

“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.

Sugiat menambahkan, tugas Bakom ke depan adalah menyuguhkan gambaran utuh soal kebijakan, hasil kerja, sekaligus tantangan pembangunan era Prabowo Subianto. 

Sesuatu yang menurutnya krusial di tengah derasnya arus informasi di ruang publik saat ini. 

Ia bahkan menjadikan tingkat kepuasan publik sebagai tolok ukur konkret keberhasilan lembaga tersebut.

“Kalau nanti di tahun 2027, rating persetujuan pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti Bakom Pemerintah gagal,” tegasnya.

Lonjakan anggaran ini pun tak luput dari sorotan di luar gedung parlemen. 

Pegiat media sosial Herwin Sudikta, misalnya, mempertanyakan besarnya dana yang disiapkan untuk mendukung komunikasi pemerintah.

Ia juga menyinggung Qodari yang kerap berbicara soal efisiensi anggaran dalam skala besar. 

“Lucunya, lembaga yang tugasnya jelasin efisiensi itu justru minta anggaran jumbo,” ujarnya.

Dengan restu DPR ini, praktis bola kini berada di tangan Bakom Pemerintah. (**) 

Halaman : 1 2