Anak Tidak Sekolah di Papua Tembus 152 Ribu, Mamberamo Raya Jadi Zona Tertinggi
Inilahdata.com – Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengungkapkan angka yang cukup mengejutkan: sebanyak 152.319 anak di wilayah tersebut masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS).
Data yang merujuk pada catatan tahun 2023 ini dikupas dalam pertemuan bersama Dinas Pendidikan, UNICEF, dan Bapperida pada Rabu (2/9).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama, menyebut angka tersebut belum bisa langsung dijadikan acuan kebijakan sebelum melalui proses validasi.
Menurutnya, perlu ada kejelasan batasan usia serta pemilahan mana data yang valid dan mana yang tidak, sebelum langkah penanganan disusun.
“Saya sudah sampaikan kepada UNICEF dalam diskusi yang dilakukan, untuk datanya dipastikan. Data yang masuk dalam kategori anak tidak sekolah seperti apa, artinya usia berapa sampai usia berapa yang disebut dengan anak tidak sekolah. Termasuk data valid dan invalid,” kata Marthen kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/9).
Berdasarkan sebaran zonasi, Kabupaten Mamberamo Raya, Supiori, dan Sarmi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah ATS paling tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura berada di zona dengan angka yang relatif lebih rendah.
Marthen menegaskan validasi data ini penting agar pemerintah tidak salah mengambil langkah. Upaya ini pun sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah.
Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, tengah menggandeng UNICEF dan Bapperida untuk merumuskan formula penanganan, salah satunya lewat penguatan pusat-pusat literasi dan numerasi di tengah masyarakat.
“Pemerintah dapat memberikan dukungan pembiayaan terhadap pusat literasi dan numerasi yang memiliki program untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kembali akses dasar pendidikan kepada anak-anak yang telah meninggalkan bangku sekolah,” katanya.
Selain penguatan pusat literasi, pusat pemberdayaan masyarakat juga akan dilibatkan untuk mengarahkan anak-anak yang putus sekolah mengikuti jalur kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Setelah menuntaskan proses belajar, mereka bisa mengikuti ujian dan berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Anak-anak kita yang tidak sekolah, sudah putus sekolah, kita masukkan mereka untuk mengikuti Paket A, Paket B, Paket C. Proses belajarnya berjalan, lalu mereka bisa ikut ujian sehingga bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi,” ujarnya.
Pada perubahan anggaran mendatang, Marthen mengatakan pihaknya akan berupaya menjangkau sejumlah pusat literasi yang dijadikan sampel program, yang nantinya diharapkan menjadi barometer sebelum direplikasi ke wilayah lain.
Sebelum program-program itu berjalan, pemerintah lebih dulu akan memetakan akar masalah anak tidak sekolah. Faktor geografis, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, hingga kebiasaan anak diajak orang tua bekerja menjadi sejumlah persoalan yang disorot.
“Biasanya ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Bisa karena letak geografisnya, mungkin karena orang tuanya mengajaknya bekerja, kondisi perekonomian, atau mungkin anak terpengaruh lingkungannya lalu meninggalkan sekolah,” jelasnya.
Menariknya, karakter persoalan ATS ini berbeda antara wilayah kota dan kampung. Di perkotaan, Marthen menyebut pengaruh lingkungan dan pergaulan menjadi faktor yang cukup dominan, ditambah pengawasan orang tua yang menurutnya masih perlu diperkuat.
Sementara di wilayah perkampungan, persoalan ATS lebih banyak terkait kondisi geografis serta keadaan sosial-ekonomi keluarga. Anak-anak kerap diajak orang tua berburu atau bekerja di kebun, sehingga pendidikan mereka jadi terabaikan.
“Di daerah perkampungan, misalkan orang tua mengajak anak pergi berburu atau bekerja di kebun. Jadi anak-anak tidak bersekolah dengan baik, sedangkan usia mereka berjalan terus. Ini melahirkan anak yang tidak bersekolah dan jumlahnya semakin meningkat,” katanya.
Ia mendorong agar pemetaan dan validasi data ATS berjalan beriringan dengan mitigasi berbagai faktor penyebab anak meninggalkan sekolah, dengan harapan angka anak tidak sekolah bisa ditekan dan akses pendidikan kembali terbuka bagi mereka yang sempat putus sekolah. (**)
Halaman : 1 2
