Nama Gubernur Maluku Utara berada di urutan pertama dalam Forum PBB dengan harta kekayaan terbanyak dari hasil tambang nikel. Kredit Foto: X/@zalkad
17 Sep 2026 - 14:36 | 200 Views | 0 Suka
Sherly Tjoanda Disorot di Forum PBB, Puncaki Daftar Gubernur Terkaya dari Nikel
POLITIK & TAMBANG · SOROTAN FORUM PBB
Bangkok, Thailand
Selasa, 15 September 2026
Selasa, 15 September 2026
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda disebut menempati posisi puncak dalam materi “The Richest Governors; Uang Nikel” yang beredar di UN Responsible Business and Human Rights Forum 2026 di Bangkok, terkait dampak pertambangan nikel dan bisnis yang terafiliasi dengan keluarganya.
DAFTAR KEKAYAAN GUBERNUR DARI HASIL TAMBANG NIKEL YANG BEREDAR DI FORUM PBB
MATERI YANG BEREDARUnggahan Akun X @zalkad, Selasa 15 September 2026
“Gilaa! Sedang menyaksikan Gubernur kesayangan kalian Sherly Tjoanda dipermalukan di Forum United Nations karena pertambangan di daerahnya dan dampak kerusakan lingkungannya. Merinding.”
UNGGAHAN X
Dikutip Selasa, 15 September 2026
RINCIAN DAFTARMateri “The Richest Governors; Uang Nikel”
Andi Sumangerukka (Sulawesi Tenggara) — Rp623 miliar
Muhidin (Kalimantan Selatan) — Rp414 miliar
Rudy Mas’ud (Kalimantan Timur) — Rp183 miliar
Herman Deru (Sumatera Selatan) — Rp143 miliar
KRITIK ATAS IDOLISASI POLITIKAkun X @zalkad
“Kenapa sebagian warga memandang politisi sebagai idola? Dengan kebijakan pembuat proporsional aja. Yang bagus kita dukung dan apresiasi, yang jelek kita beri kritik dan masukan.”
UNGGAHAN X
Dikutip Selasa, 15 September 2026
SOROTAN JATAMLaporan Jaringan Advokasi Tambang, Oktober 2025
71% saham PT Karya Wijaya disebut milik Sherly Tjoanda
25,5% saham & direktur di PT Bela Group
Konsesi nikel 500 ha Pulau Gebe & 1.145 ha Halmahera
Denda administratif lebih dari Rp500 miliar (Feb 2026)
DASAR HUKUM KRITIKRilis JATAM
“Secara hukum, pelanggaran etika dan potensi konflik kepentingan muncul karena rangkap jabatan kepala daerah sebagai pengurus atau pemegang saham perusahaan swasta. UU Administrasi Pemerintahan, UU Pemerintahan Daerah, dan Peraturan KPK menetapkan larangan konflik kepentingan dan rangkap jabatan bagi pejabat publik.”
RILIS JATAM
Dikutip dari laporan resmi
Angka-angka dalam materi yang beredar bersumber dari presentasi mantan Komisioner KPK Laode M. Syarief dan tidak dengan sendirinya membuktikan kekayaan riil masing-masing kepala daerah. Sherly Tjoanda sebelumnya menyatakan sudah tidak aktif mengurus perusahaan sejak dilantik sebagai gubernur. Hingga berita ini ditulis ulang, belum ada tanggapan resmi darinya maupun nama-nama lain yang disebut dalam presentasi tersebut.
INILAHDATA.COM
Sumber: Konteks.co.id.
Halaman : 1 2
