Tak Punya RKAB tapi Tetap Ekspor, Begini Kejanggalan Izin PT CNI di Sultra

8 mnt baca

HUKUM & KORUPSI · TATA KELOLA NIKEL

Sulawesi Tenggara
Rabu, 9 September 2026

Kejaksaan Agung memeriksa empat saksi dari kalangan BUMN dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI di Sulawesi Tenggara periode 2017-2020, dengan kerugian negara mencapai Rp401,65 miliar.

<1,7%

>1,7%

HASIL UJI KADAR NIKEL DIREKAYASA VS SYARAT EKSPOR SEBENARNYA

Rp401,65 M

Kerugian Negara
Menurut BPK

Rp401 M

Sudah Disita &
Dititipkan di RPL

PERNYATAANAnang Supriatna, Kapuspenkum Kejaksaan Agung

“Proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.”

KETERANGAN PERS

Rabu, 9 September 2026

EMPAT SAKSI DIPERIKSARabu, 9 September 2026

DS — Karyawan BUMN

H — Karyawan BUMN Kendari

A — Karyawan BUMN Palu

DA — Direktur BUMN

MODUS DUGAAN KORUPSISaiful Bahri Siregar, Direktur Penyidikan Jampidsus

“Pihak PT CNI bersama penyelenggara negara melakukan pengaturan sehingga kadar nikel didapati kurang dari 1,7 persen agar memenuhi syarat ekspor.”

JUMPA PERS KEJAGUNG

Senin, 31 Agustus 2026

KEJANGGALAN IZINFakta Perizinan PT CNI 2017-2019

Punya IUP operasi produksi

Belum punya RKAB

Tetap kantongi rekomendasi ekspor

Dengan rangkaian pemeriksaan saksi yang terus berjalan, Kejagung menegaskan penyidikan akan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian hingga konstruksi perkara ini benar-benar tuntas.

INILAHDATA.COM

Sumber: Keterangan resmi Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna, Rabu (9/9/2026); Jumpa pers Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar, Senin (31/8/2026).

Halaman : 1 2

Penulis Berita

Redaksi