Infrastruktur Nasional · Pembangunan IKN
Ibu Kota Nusantara
Minggu, 16 Agustus 2026
KAWASAN INTI PEMERINTAHAN IKN NUSANTARA
2028
Target ibu kota politik
40%
Target progres akhir 2026
Merujuk Perpres Nomor 79/2025, IKN Nusantara diamanatkan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028 — kompleks yudikatif dan legislatif kini dikebut.
PROYEK BERJALAN 8 BULAN · SUMBER: BISNIS.COM
YUDIKATIFMahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi
Gedung Mahkamah Agung
Rp1,4 T · 56.000 m²
Ruang sidang 473 org · target akhir 2027
Gedung Mahkamah Konstitusi
Rp1,65 T · 45.000 m²
3 gedung, sidang 400 org · Des 2027
“
Nilai kontrak paket Mahkamah Agung senilai Rp1,4 triliun. Progres sekarang sudah 12,5%. Proyek ini sudah jalan 8 bulan, selesai perkiraan di akhir 2027.
— Sonny Alissa, PPK E.4 Satker Infrastruktur OIKN
KONTRAKTORKonsorsium Pelaksana
MK, Komisi Yudisial & Masjid Kawasan
PT Adhi Karya Tbk. (ADHI)
Deta Decon
MA & Plaza Keadilan
PT Hutama Karya (Persero)
Jaya Konstruksi
LEGISLATIFGedung Sidang Paripurna, DPR, DPD & MPR
Gedung Sidang Paripurna
Rp1,24 T
Rp8,24 T
Total nilai kontrak 5 paket kawasan legislatif
23 Des 2027
Target penyelesaian seluruh paket legislatif
“
Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai.
— Alfrits Steeve Willy Makalew, PPK E.3 Satker Infrastruktur OIKN
Dengan nilai kontrak gabungan kawasan yudikatif dan legislatif yang melampaui Rp11 triliun, pembangunan pusat pemerintahan IKN terus berpacu dengan waktu demi mewujudkan amanat Perpres 79/2025 menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.
Sumber: Bisnis.com — “Intip Proyek Legislatif-Yudikatif IKN yang Ditarget Rampung 2027”, Agustus 2026.