Menteri HAM Rinci Lima Dasar Hukum yang Melindungi Privasi, dari UUD 1945 hingga ICCPR
UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1)Hak atas privasi dan perlindungan diri adalah hak konstitusional.
UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (3)Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 32Melindungi kemerdekaan dan kerahasiaan komunikasi, termasuk lewat sarana elektronik.
DUHAM Pasal 12Melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi dan komunikasi.
ICCPR Pasal 17 (UU Nomor 12 Tahun 2005)Perlindungan serupa, telah diratifikasi Indonesia.
Penyadapan sewenang-wenang melanggar hak dasar yang dilindungi konstitusi.
Keselamatan dan rasa aman seluruh warga negara terancam.
Menyadap komunikasi Presiden berpotensi membahayakan keamanan nasional dan mengganggu pemerintahan.
“Kalau Presiden saja diperlakukan seperti ini, maka bisa kita bayangkan masyarakat kita bagaimana.”
Natalius Pigai, Menteri HAM“Kita mendorong polisi agar usut tuntas kasus ini.”
Natalius Pigai, Menteri HAM“Saya berdiri bersama Presiden Prabowo.”
Natalius Pigai, Menteri HAMJenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Eks Kadiv TIK Irjen Pol Slamet Uliandi masih diperiksa.
Pasal 258 KUHP (10 tahun), Pasal 332 KUHP (6 tahun), Pasal 32 ayat (1) UU ITE (8 tahun).
Halaman : 1 2
