Warisan Senyap Pandemi, Bagaimana Covid-19 Membuka Jalan bagi Campak

• Indonesia menempati peringkat kedua dunia kasus campak versi WHO (Januari 2026), di bawah Yaman dan di atas India, dengan 8.224 kasus suspek serta 4 kematian tercatat hingga Februari 2026.
• Cakupan imunisasi campak nasional justru menurun ke 63,52 persen pada 2025, dengan Aceh, Papua Pegunungan, dan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan cakupan terendah.
• Ketakutan akan efek samping (74,43%) dan keraguan kandungan vaksin (41,37%) jadi alasan utama orang tua tak mengimunisasi anak — jauh lebih dominan ketimbang kendala biaya.

Inilahdata.com – Sebuah data yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari 2026 seharusnya membuat siapa pun di sektor kesehatan Indonesia gelisah: dari seluruh negara di dunia, Indonesia hanya kalah dari Yaman dalam jumlah kasus campak.

Posisi kedua ini bahkan menempatkan Indonesia di atas India, negara dengan populasi jauh lebih besar. Bagi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, kabar ini terasa seperti kemunduran yang sulit diterima.

Ia mengenang bagaimana belasan tahun lalu dirinya kerap berdebat dengan kelompok penolak vaksin, dan kini, di 2026, perdebatan serupa ternyata belum juga usai.

“Indonesia kini jadi juara kedua kasus campak di dunia,” katanya saat diwawancara di Rumah Vaksin, Jakarta Timur sebagaimana dilansir oleh Viva.co.id.

Angka yang Terus Bertambah

Data resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan hingga Februari 2026 tercatat 8.224 kasus suspek campak, 572 di antaranya terkonfirmasi, dengan 4 kematian atau case fatality rate 0,05 persen.

Dalam rentang waktu yang sama, muncul 21 kejadian luar biasa (KLB) suspek campak dan 13 KLB yang telah dikonfirmasi laboratorium, menyebar di 17 kabupaten/kota pada 11 provinsi.

Namun angka itu belum seberapa dibanding catatan setahun penuh sebelumnya. Sepanjang 2025, IDAI mencatat 63.769 kasus suspek campak, rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi dan 69 kematian.

Bandingkan dengan 2024, saat kasus suspek “hanya” 25.639, angka terendah dalam periode yang sama.

Kenapa Bisa Melonjak Setinggi Ini?

Ironisnya, campak adalah salah satu penyakit yang paling mudah dicegah lewat imunisasi (PD3I), dan vaksinnya tersedia gratis dari Puskesmas hingga Posyandu. Masalahnya bukan lagi soal ketersediaan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, blak-blakan menyebut bahwa kendala terbesar bukan pada stok vaksin, melainkan meyakinkan orang tua untuk membawa anaknya divaksin.

“Susahnya hanya meyakinkan orang tua bahwa anaknya divaksinasi,” ujarnya.

Ia mengaitkan hal ini dengan dua faktor utama: disrupsi jadwal imunisasi rutin selama pandemi COVID-19 yang membuat banyak anak “lewat” jadwal vaksin campaknya, serta isu halal-haram kandungan vaksin yang sempat ramai di masyarakat dan membuat penerimaan publik melambat.

Ketua Satgas Imunisasi IDAI, dr. Hartono Gunardi, menilai lonjakan ini adalah residu langsung dari periode pandemi.

“Pandemi COVID-19 menyebabkan disrupsi layanan imunisasi rutin yang signifikan,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa gangguan tersebut menciptakan “kantong-kantong kerentanan” di berbagai daerah, wilayah dengan anak-anak yang belum terlindungi dan menjadi titik awal penyebaran cepat begitu kekebalan kelompok tidak tercapai. 

Ada pula persoalan anggaran. Belakangan, Menkes mengakui program vaksinasi nasional 2026 mengalami defisit sekitar Rp1 triliun akibat pemangkasan anggaran, sementara proyeksi kebutuhan hingga 2029 masih menyisakan gap sekitar Rp4,91 triliun.

Cakupan Imunisasi yang Justru Menurun

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan: cakupan imunisasi campak pada balita usia 0-59 bulan di Indonesia tidak pernah menyentuh 100 persen, dan justru cenderung menurun.

Pada 2025, cakupannya cuma 63,52 persen, anjlok dari 72,45 persen di tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan 2016, penurunannya mencapai sekitar 9,23 persen.

Kesenjangan antarwilayah pun tajam. Aceh menjadi provinsi dengan cakupan terendah, hanya 27,79 persen pada 2025, padahal pada 2016 angkanya masih 59,09 persen, artinya terjadi penurunan drastis dalam sembilan tahun.

Menyusul di bawahnya, Papua Pegunungan dengan 36,69 persen dan Sumatera Barat 43,5 persen (turun dari 65,85 persen di 2016). Di sisi lain, Yogyakarta mencatat cakupan tertinggi dengan 83,42 persen, diikuti Bali (79,62 persen) dan Jakarta (73,61 persen).

Lantas, apa yang membuat orang tua enggan membawa anaknya diimunisasi? Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, yang dirangkum dalam dokumen Profil Statistik Kesehatan RI 2025 milik Kemenkes, punya jawabannya: 74,43 persen orang tua khawatir akan efek samping vaksin, dan 41,37 persen ragu terhadap kandungan di dalamnya.

Sementara itu, kendala biaya justru menjadi alasan paling jarang, hanya 6,28 persen, dan ketidaktahuan soal program imunisasi berada di 12,09 persen.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 bahkan mencatat, alasan terbesar seorang anak tidak diimunisasi adalah keluarga yang secara sengaja tidak mengizinkan, mencapai 47 persen.

Seorang dokter sebagaimana dilansir dari Kompas, dr. Anggraini, menekankan bahwa penyebaran campak tidak mengenal batas administratif maupun negara selama masih ada manusia yang menjadi inangnya.

“Manusia menjadi penjamu virus campak dan dapat menularkannya ke mana-mana,” jelasnya.

Inin adalah sebuah pengingat bahwa kasus di satu daerah bisa dengan cepat menjalar ke daerah lain, bahkan lintas negara, seiring mobilitas masyarakat yang tinggi.

Seberapa Menular Sebenarnya Campak?

Salah satu alasan campak begitu sulit dikendalikan adalah tingkat penularannya yang ekstrem.

Angka reproduksi dasar (R0) virus ini diperkirakan berkisar 12 hingga 18, artinya satu penderita berpotensi menulari belasan orang lain sekaligus, jauh melampaui R0 COVID-19.

Untuk membentuk kekebalan kelompok yang efektif, WHO mensyaratkan cakupan imunisasi minimal 95 persen dengan dua dosis vaksin lengkap.

Kenyataannya, cakupan imunisasi campak-rubela nasional masih tertahan di kisaran 82 persen, sementara cakupan imunisasi dasar lengkap 14 antigen baru mencapai 66,2 persen per Desember 2025.

Sisi Terang: Jejak Panjang Program Imunisasi Global

Di balik semua data suram itu, ada juga kabar baik yang perlu dicatat. Sejak 1970-an, World Health Assembly (WHA) telah menggalakkan program imunisasi terhadap penyakit-penyakit mematikan, termasuk campak, dan berhasil menjangkau lebih dari 90 juta anak di dunia pada awal tahun 2000-an.

Dampaknya terasa nyata di Indonesia. Data yang dipublikasikan Our World in Data pada 2025, yang mengolah estimasi WHO dan UNICEF sejak 1980 hingga 2023, menunjukkan penurunan tajam kematian akibat campak.

Dari sekitar 59.000 kasus kematian pada 1980 menjadi hanya 1.690 kasus pada 2023, selisih 57.310 kematian yang berhasil dicegah, terutama setelah Program Perluasan Imunisasi WHA berjalan penuh.

Peta Sebaran yang Timpang

Jika ditelisik lebih dalam, sebaran kasus suspek campak antarprovinsi pada 2024 juga menunjukkan pola yang tidak merata. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus suspek terbanyak, mencapai 5.210 kasus, disusul Jawa Timur (3.658), Jawa Barat (3.073), dan DKI Jakarta (1.651).

Aceh, provinsi dengan cakupan imunisasi terendah, justru menempati posisi kelima dengan 1.537 kasus.

Sebaliknya, provinsi-provinsi di Papua mencatat kasus suspek paling minim: Papua Pegunungan hanya 1 kasus sepanjang 2024, Papua Selatan 19 kasus, dan Papua 38 kasus.

Meski angka rendah ini juga bisa mencerminkan keterbatasan sistem deteksi dan pelaporan di wilayah tersebut, bukan semata rendahnya penularan.

Upaya yang Sedang Berjalan

Pemerintah tidak tinggal diam. Kemenkes telah menjalankan Outbreak Response Immunization (ORI) atau imunisasi kejar di 102 kabupaten/kota, menyasar daerah dengan lonjakan kasus signifikan seperti Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bima, hingga Palu.

Targetnya jelas: menutup celah kekebalan kelompok di wilayah-wilayah prioritas hingga menyentuh ambang 95 persen.

Menkes juga mengklaim strategi ini mulai membuahkan hasil, begitu cakupan imunisasi naik di suatu daerah, kasus pada anak-anak di wilayah itu ikut menurun.

Namun tantangan komunikasi publik tetap menjadi pekerjaan rumah besar, terutama untuk meyakinkan kelompok yang menolak vaksin karena keraguan agama maupun efek samping.

Sebuah pekerjaan yang, menurut para ahli, jauh lebih rumit ketimbang sekadar memastikan ketersediaan dosis di lapangan. (**)

Halaman : 1 2