Purbaya Minta DJPb Susun Indeks Skala 1-5 untuk Nilai Kinerja SPPG
Inilahdata.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginstruksikan jajarannya untuk merancang sebuah indeks penilaian guna mengukur kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Skema penilaian yang diusulkan menggunakan rentang skala 1 hingga 5.
Menurut Purbaya, indeks tersebut dibutuhkan untuk memotret dua hal sekaligus: seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap program, serta bagaimana kualitas pelaksanaannya di lapangan.
Ia menilai, hasil penilaian ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai alat pembanding kinerja SPPG antardaerah secara nasional.
Arahan tersebut disampaikan Purbaya di sela kunjungan mendadaknya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Barat, Bandung, Senin (24/8).
Dalam kunjungan itu, Purbaya turut memantau langsung pengawalan sejumlah program prioritas pemerintah yang berjalan di Jawa Barat, termasuk SPPG.
Data yang dihimpun Kanwil DJPb Jawa Barat mencatat terdapat 6.794 unit SPPG di provinsi tersebut. Dari target survei sebanyak 199 unit, realisasi di lapangan justru melampaui angka itu dengan capaian 275 unit yang telah disurvei.
Purbaya memaparkan, kapasitas layanan SPPG di Jawa Barat berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi makanan. Penerima manfaatnya mencakup siswa dari jenjang PAUD sampai SMA sederajat, ditambah kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dari hasil pemantauan sementara, kualitas makanan yang disajikan dinilai sudah baik dan cukup diterima oleh para penerima manfaat.
Meski begitu, Purbaya menegaskan penilaian terhadap SPPG perlu dibuat lebih terukur dan mengacu pada standar yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, itulah sebabnya ia meminta DJPb menyusun indeks berskala 1 sampai 5 tadi.
Indeks itu, kata Purbaya, tidak hanya berfungsi sebagai cermin kualitas pelaksanaan program, tetapi juga akan menjadi instrumen pembanding antardaerah.
Ia berharap, dengan adanya alat ukur baku semacam ini, pemerintah bisa memiliki gambaran lebih utuh mengenai kualitas SPPG di berbagai wilayah sekaligus lebih cepat mengidentifikasi daerah mana yang butuh perbaikan.
Selain SPPG, kunjungan Purbaya juga menyasar perkembangan dua program strategis lain di Jawa Barat, yakni Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Untuk Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat sudah menyurvei 22 dari total 26 sekolah yang ada. Purbaya menilai program ini punya banyak kelebihan, namun sayangnya belum cukup dikenal masyarakat luas sehingga ia meminta agar promosinya digenjot.
“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” ujarnya, Senin (24/8).
Sementara itu, untuk KDKMP, tercatat ada 5.970 unit koperasi di Jawa Barat dengan target survei 147 unit. Sejauh ini, baru 22 unit yang selesai disurvei.
Purbaya mengingatkan pentingnya pengawalan ketat terhadap seluruh program strategis ini agar pelaksanaannya tetap sesuai target dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Langkah ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Purbaya telah membentuk tim gabungan dari DJPb dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi jalannya program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kami punya di seluruh provinsi sampai daerah tingkat II di seluruh Indonesia, per Kanwil Perbendaharaan. Itu kami manfaatkan sekarang, untuk melakukan survei ke semua SPPG,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (12/8).
Ia menambahkan, temuan-temuan dari hasil kerja timnya itu akan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi ke depan. (**)
Halaman : 1 2
